Siantar, hetanews.com - Rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Susulan yang akan digelar pada tanggal 16 November 2016, menuai tanda tanya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Siantar.

JPKP merasa hal tersebut ada kejanggalan, sehingga mereka akhirnya menyampaikan pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Mahkamah Agung (MA).

Melalui sambungan telepon selulernya, Selasa malam (25/10/2016) Ketua JPKP Kota Siantar, Trisno Munthe menyebutkan, bahwa Pilkada Susulan yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Siantar belum memiliki payung hukum dan hal tersebut berdampak belum terbentuknya Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Kota Siantar.

"Kita berangkat ke Jakarta terkait payung hukum Pilkada Siantar yang sampai detik ini tidak ada pengawas atas perencanaan KPUD Siantar. Seyogyanya dalam aturan Pilkada, Panwaslih adalah bagian hal yang vital," kata Trisno.

Dirinya juga menduga adanya kerugian keuangan negara atas penundaan Pilkada yang telah dilakukan KPUD Siantar. Adanya kerugian negara yang diciptakan KPUD Siantar, pertama soal bertambahnya anggaran Pilkada, yang sampai detik belum jelas pertanggung jawabannya, sehingga sarat akan tindakan korupsi," ucapnya

Selain itu, Trisno juga menduga adanya konspirasi yang terjadi dalam Pilkada Kota Siantar.

"Atas dasar praduga tak bersalah seakan-akan ada konspirasi, kenapa harus ngotot terhadap persoalan Surfenov Sirat- Parlindungan Sinaga (Surfenov-Parlin) dan Fernando Simanjuntak- Arsidi (Fernando-Arsidi)," kata Trisno.

Terkait adanya dugaan tindakan korupsi, JPKP telah mendiskusikannya kepada KPK melalui bidang Dumas, Walbes. "Kita telah menceritakan apa-apa saja yang terjadi di Kota Siantar selama proses Pilkada," paparnya.

Selain ke KPK, JPKP juga membuay pengaduan ke MA dan Mendagri, terkait keabsahan Pilkada Siantar. Pihaknya surati Mendagri mengenai payung hukum anggaran Pilkada dan Undang-Undang (UU) Pilkada untuk Pilkada Susulan Kota Siantar.

"Kita juga akan ke MA untuk mempertanyakan pertanggung jawaban atas dua putusan yang telah dikeluarkan MA yakni Surfenov-Parlin dan Fernando-Arsidi," sebut Trisno mengakhiri.