Siantar, hetanews.com- Di akhir rapat paripurna pandangan umum Fraksi - Fraksi di DPRD Siantar. Senin (24/10/2016) di Gedung Harungguan, Ketua DPRD Eliakim Simanjuntak memberitahukan besok, Selasa (25/10/2016) akan ada pembahasan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemko Siantar, DPRD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan instansi terkait untuk pembahasan payung hukum penyelenggaraan pesta demokrasi itu.

Eliakim juga menanyakan kepada anggota DPRD Siantar atas ketidak hadiran Penjabat (Pj) Wali Kota besok harinya dalam paripurna dengan agenda Nota Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi.

"Ada surat masuk kepada kita untuk mengundang Pemko bersama-sama Ketua DPRD Siantar dan Bawaslu untuk melakukan rapat menyangkut soal keabsahan dari Pilkada. Jadi wali kota tidak bisa hadir dalam nota jawaban, dan akan diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) bagaimana apakah kita setuju?," tanya Eliakim, yang dijawab setuju oleh seluruh anggota DPRD Siantar.

Seusai rapat paripurna, wartawan menanyakan kepada Jumsadi terkait rapat apa di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). "Dalam rapat itu, yang diundang itu KPU, Bawaslu, Kemendagri, Dirjen Keuangan, Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen KesbangPol, Disdukcapil persoalan DPT, Wali Kota dan DPRD. Saya akan bawa Kesbangpolima, Bagian Kemas yang menangani dana hibah dan Humas agar segera diberikan beritanya kepada media, Sekertariat Panwaslih, terakhir Kabag Hukum, sehingga ada kepastian untuk pilkada kita ini,” ucapnya.

Jumsadi meminta doa dari masyarakat Siantar agar pilkada dapat berjalan sesuai yang direncanakan sebelumnya, yakni tanggal 16 November 2016. "Mudah-mudahan bisa Pilkada tanggal 16 November, saya minta doanya. Sebab Kemendagri membawa semua dirjen-dirjen, sehingga peraturan dapat keluar," ungkapnya.

Jumsadi juga tak lupa menyebutkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjaga netralitasnya dalam Pilkada tersebut. "Saya sudah kumpulkan seluruh puskesmas pertama agar tidak ada lagi pungutan liar (pungli), kemudian yang kedua agar netral dalam Pilkada," ucapnya.

Jumsadi kembali menegaskan kepada ASN untuk tetap netral dalam Pilkada Siantar. "Kalau ada yang tidak netral laporkan kepada saya, pasti akan ada tindakan ASN, karena Pilkada ini sudah cukup berat dan cukup lama, dan nasional sudah memantau kita, karena satu-satunya di Indonesia, sungguh sangat menarik. Jadi jangan coba-coba ASN satu pun berpihak, biarkan yang menang yah menang, dan yang kalah yah kalah, jangan ada campur tangan dari kita," katanya.

Untuk pengaduan, Jumsadi menyebutkan nantinya bisa dilaporkan langsung kepada Humas Pemko Siantar melalui media sosial, yakni Whats App (WA). "Nanti akan ada WA kita buat yang dikelola Kabag Humas, langsung sampaikan siapa, karena WA itu bisa memberikan foto, kalau Short Messager Service (SMS) kan mahal," tutupnya.