HETANEWS

Satpol PP akan Tertibkan APK Paslon

Baliho Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Siantar yang dipasang KPUD Siantar beberapa waktu lalu.

Siantar, hetanews.com-Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemko Siantar, Jumat (21/10/2016), dalam waktu dekat ini mereka akan menertibkan seluruh alat peraga kampaye (APK) Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota-Wakil Wali Kota Siantar.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor (Kakan) Satpol PP, Julham Situmorang melalui Kasi Operasional dan Penertiban, Arifin Sinaga, di kantornya, Jalan Haji Adam Malik. Dalam pembersihan APK tersebut, Satpol PP akan bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarukim).

"Rencana akan kita tertibkan. Dan saat ini kita sedang menyusun penertiban alat peraga kampaye. Baru semalam kita susun. Semua ini kita akan kerjasama dengan Tarukim, karena mereka yang mempunyai alat mobil katrol. Untuk mencopot baliho yang besar itu kita butuh peralatan," ucapnya.

Selain Tarukim, Satpol PP juga akan bekerja sama dengan beberapa pihak dalam pembersihan aliho tersebut. "Kita pasti melibatkan Kepolisian, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD). Kira juga akan melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). Penertiban akan dilakukan diseluruh kecamatan dengan jumlah personil yang dilibatkan sekitar 40 orang yang bergerak secara bergilir," jelas Arifin.

Dia menuturkan, keputusan untuk melibatkan Dinas PPKAD berkaitan dengan penggunaan tiang untuk pemasangan alat peraga. "Kita harus cek itu, mana tau pemasangan alat peraga itu ada yang bayar pajak. Kita akan kerja secepatnya dan ini sudah dioke kan pemerintah. Hanya saja kita sedang menunggu hasil koordinasi dengan pihak Bawasluh. Begitu ada hasil koordinasi kita siap bergerak," terangnya.

Untuk menjaga keindahan kota, Arifin mengharapkan seluruh paslon mengikuti aturan yang berlaku. "Kita menghimbau kepada paslon agar jangan menempelkan alat-alat peraga kampaye secara sembarangan terutama yang menggunakan falisitas umum. Marilah saling menantaati sesuai ketentuan yang dari penyelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)," jelasnya.

Arifin mengakui, bahwa dalam waktu bersama di bulan Oktober ini pihaknya melakukan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penertiban Peraturan Daerah (Perda).

"Pekerjaan kita memang cukup padat karena kami saat ini sedang bergerak melakukan penegakan perda seperti ijin kos-kosan. Kita akan mengecek ijinnya. Makanya kita sangat berharap seluruh Paslon ikut membantu dengan tidak menebar alat peraga kampaye sembarangan," ungkapnya.

Sebelumnya, KPUD Siantar menekankan, bahwa penggunaan APK tidak diperbolehkan lagi. Namun sejauh ini masih menjamur baliho para paslon di sejumlah tempat.

Penulis: tom. Editor: aan.