HETANEWS.COM

GP Ansor Anggap Swasembada Beras Gagal di Pemerintahan Jokowi-JK

Ketua GP Ansor Bidang Pertanian, Kedaulatan Pangan, dan ESDM Adhe HM Musa Said.

Jakarta, hetanews.com-Ketua Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor Bidang Pertanian, Kedaulatan Pangan, dan Energi Sumber Daya Minirel (ESDM) Adhe HM Musa Said menilai, program swasembada beras dalam dua tahun pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menunjukkan kecenderungan yang sangat buruk. 

Hal ini terutama terkait dengan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menampilkan data impor beras per Januari-September 2016, dimana total impor beras Indonesia sudah masuk mencapai sebesar 1,14 juta ton atau senilai US$ 472,5 juta sedangkan untuk periode yang sama di tahun sebelumnya impor beras hanya sebesar 229,6 ribu ton atau setara US$ 99,8 juta.

“Rilis data BPS adalah sebuah tamparan keras bagi pemerintah Jokowi-JK, karena telah menunjukkan kecenderungan yang sangat buruk dua tahun pertama program swasembada beras,” ujar Adhe kepada di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Padahal, sergahnya kemudian, sekitar dua pekan lalu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjamin bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mengimpor beras. Sebab, kebutuhan beras di dalam negeri masih cukup hingga tahun depan. Mendag mengklaim saat ini tidak ada satupun izin impor yang dikeluarkan dirinya.

“Pertanyaannya, lalu siapa yang mengimpor beras? data impor BPS dari mana? Bahkan, melalui media Menteri Pertanian Amran Sulaiman merespon data BPS dengan menyebut bahwa impor beras tersebut masih sangat kecil dibanding data produksi beras (sumber data tidak jelas) hanya klaim Mentan Amran,” ketus Adhe.

Menurutnya, Indonesia adalah negara agraris yang kaya raya dengan potensi-potensi pertanian sehingga sudah semestinya mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri atau paling tidak untuk kebutuhan pokok seperti beras dan lainnya. 

“Sudah dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, tapi tidak menunjukan trend yang membaik khususnya ketersediaan beras oleh pertanian kita. Bahkan cenderung makin memburuk, (dimana Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawabnya),” tegasnya.

Adhe menyesalkan, tidak seharusnya Menteri Amran berbicara seperti itu. Ia lantas mempertanyakan data produksi yang dimaksud itu bersumber dari mana? Sebab, menurutnya, yang punya otoritas data pemerintah secara resmi adalah BPS, yang sampai hari ini (BPS) belum mengeluarkan rilis data produksi beras dalam negeri. 

“Salah data bisa bahaya negeri ini, kita menghimbau agar Presiden Jokowi bersikap tegas terhadap semua menteri-menteri untuk tidak sembarangan mengeluarkan data, sehingga akan membuat bingung iklim investasi Indonesia,” cetus Adhe.

Dikatakannya, arogansi pemerintah sebagaimana Menteri Amran yang menganggap remeh angka impor yang sangat besar akan menambah keterpurukan kemampuan menyediakan beras sendiri, dan akan semakin mempersulit upaya pemerintahan Jokowi-JK dalam memperbaiki kesejahteraan petani. 

“Pernyataan Menteri Amran, sungguh itu bukan pernyataan seorang menteri. Seharusnya sistem, kebijakan, dan tata kelola pertanian yang harus dibenahi secara benar, bukan sedikit-sedikit impor apalagi setiap tahun jumlah impor terus meningkat,” tegasnya.

Ia kembali mempertanyakan, hasil pertanian apa yang tidak impor dewasa ini. Sebab, hampir semua jenis hasil bumi diimpor ke Indonesia. Padahal, menurutnya, tanaman apapun bisa tumbuh subur di Indonesia bahkan bisa dibudidayakan dan dikembangkan. 

Menurutnya, untuk menghasilkan produksi yang maksimal hanya bisa terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara benar, kebijakanya yang tepat, dan mata rantai distribusi hasil pertanian dibenahi. Tetapi, sudah dua tahun masa menjabat sebagai Menteri Pertanian belum ada terobosan yang signifikan.

“Seharusnya begitu jadi menteri Bapak Amran Sulaiman melakukan evaluasi dan pemetaan masalah terkait dengan pertanian di Indonesia, agar kebijakan yang keluar betul-betul bisa dirasakan oleh petani Indonesia,” ujarnya berharap.

Petani Pengangguran Meningkat
Menurut Adhe, sekarang ini sebagai petani sudah bukan lagi profesi yang menarik bagi sebagian penduduk Indonesia. Sebab, tidak adanya jaminan soal harga jual dari pemerintah di waktu masa panen, dan tidak adanya jaminan saat musim tanam yang biayanya terlalu tinggi, sehingga banyak petani jadi bangkrut dan akhirnya tidak lagi menanam tetapi beralih profesi menjadi buruh dan pekerja serabutan. 

Sementara dunia industri juga belum bisa menampung, dan menyediakan lapangan pekerjaan yang mencukupi bagi peningkatan usia kerja rakyat Indonesia sehingga pengangguran tak kunjung menurun.

“Coba, Pak Amran turun ke kampung-kampung melihat berapa persen sisa lahan yang tersisa untuk menopang pertanian di negeri ini. Petani padi sekarang harus beli beras karena tidak punya tabungan hasil panennya, ataukah semestinya pemerintah mengalokasikan anggaran pertanian agar ditingkatkan dan tepat sasaran untuk budidaya tanaman padi dan lainnya,” ujarnya. 

Ia mengatakan, permasalahan bidang pertanian ini baru sebatas tanaman padi atau beras, belum lagi buah-buahan yang hampir semuanya juga masih impor. 

“Seharusnya negeri (kita) ini malu jika impor terus menerus, sementara kita punya lahan, ahli pertanian, dan ketersediaan tenaga petani. Sayangnya, Menteri Pertanian tidak mampu menjaga dan mencari terobosan baru untuk mengelola pertanian,” tegasnya.

Kedaulatan Pangan Slogan Pencitraan

Adhe kembali menegaskan, bahwa kedaulatan pangan yang dikumandangkan pemerintahan Jokowi-JK hanya slogan kosong yang dibangun untuk pencitraan pemerintah.

Menurutnya, saat ini sektor pertanian dan kelautan masih menjadi tulang punggung negeri yang tidak harus dipunggungi, karena keduanya harus dikelola dengan baik, dikembangkan dengan teknologi, dan terus berinovasi dengan kecerdasan anak-anak Indonesia.

“Stop impor hasil bumi, beras, buah-buahan dan lainnya. Tuhan sudah kasih tanah yang subur untuk dikelola dan menghidupi rakyat Indonesia. Jangan bermalas diri, kalau memang tidak sanggup silahkan mengundurkan diri. Menjadi Menteri Pertanian seharusnya malu jika tanpa prestasi, tapi kalau cuma impor iya siapa pun bisa menjadi menteri,” ketus Adhe.  

Ia lantas berharap, agar Presiden Jokowi segera harus mengevaluasi kinerja Menteri Amran dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi menyelamatkan kesejahteraan para petani Indonesia. Di lain sisi, rakyat Indonesia yang memasuki usia kerja terus meningkat dan pemerintah dituntut harus berdaya mencari solusi penangananya. 

“Inovasi pertanian menjadi salah satu alternatif untuk membangun pertanian yang berkualitas dan berdaya saing dalam hasil produksi, dan kualitasnya. Para petani butuh jaminan pengaturan yang pasti, pasar yang jelas, harga yang stabil, penegakkan hukum, pendidikan pertanian yang baik, jaminan sosial, kesehatan dan sebagainya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Adhe mendesak pemerintah agar jangan membiarkan para petani bermimpi untuk menjadi tenaga kerja lain (TKI/TKW) karena biaya hidup semakin tinggi, dan mereka harus meninggalkan sanak keluarga pergi keluar negeri untuk berburu nasib di negara seberang hanya karena pemerintah tidak bisa menjamin adanya pekerjaan di negeri sendiri, yang seharusnya sudah dapat hidup makmur dan bisa menghidupi rakyat banyak.

“Jika Presiden Jokowi membiarkan masalah pertanian ini terus berlarut-larut, maka jangan harap bisa terpilih kembali untuk dua periode yang akan mendatang. Pada periode pertama ini, harapannya mudah-mudahan ada perubahan berarti yang signifikan,” pungkas Adhe meragukan.

Penulis: edo. Editor: aan.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan