HETANEWS.COM

Fraksi Golkar akan Tolak Anggaran KPUD Siantar di P-APBD 2016

Ketua Partai Golkar Siantar, Mangatas Silalahi.

Siantar, hetanews.com-Salah satu partai pengusung pasangan Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga (Surfenov-Parlin), Partai Golkar Kota Siantar akhirnya angkat bicara soal kelanjutan dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.

Partai Golkar mempertanyakan dasar hukum terkait pilkada susulan tersebut. Menyikapi hal ini, Fraksi Partai Golkar akan menolak anggaran yang diajukan KPUD dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Siantar Tahun Anggaran (TA) 2016.

Ketua Partai Golkar Siantar, Mangatas Silalahi melalui telepon selulernya, Rabu (19/10/2016), awal menyebutkan mereka tidak pernah diberitahukan KPUD Siantar soal putusan Mahkamah Agung (MA).

"Belum pernah tau atau ada pemberitahuan dari KPUD Siantar soal putusan MA. Kita hanya dengar dari media. Kalau pun benar ada putusan MA dan kalah calon kita, yah tolonglah disampaikan kepada partai pengusung, bahwa calon yang kita usung itu kalah di kasasi," kata Mangatas via telepon seluler.

"Artinya begini calon kita ini bukan calon independen, namun diusung partai. Kalau pun ada surat dari KPUD atau MA, jika calon kita kalah atau dicoret, seharusnya dibuat surat juga kepada partai pengusung, itu baru ada etika.

Karena kita selaku partai pengusung tidak pernah tahu loh apa-apa, jangan ketika butuh mereka (KPUD) lakukan kordinasi," tambah Mangatas.

Untuk itu kata Mangatas, Fraksi Golkar di DPRD Siantar akan menolak anggaran KPUD di P-APBD Kota Siantar. "Jangan ketika putusan MA sudah keluar mereka tidak ngomong kepada kami.

Tetapi ketika minta dana tambahan minta tolong ke Pemko Siantar yang nota bene harus mendapatkan persetujuan dari DPRD etikanya dimana?

Makanya saya mempertanyakan siapa penyelenggara Pilkada ini, paham gak etika, Undang-Undang (UU) dan peraturan. Jika begini cara KPUD, ini berarti Fraksi Golkar dengan tegas akan menolak anggaran mereka yang akan ditampung di P-APBD," sebutnya

Hal itu dikatakan Mangatas, sebab dirinya tidak ingin kejadian penundaan terulang hingga dua kali di Kota Siantar, akibat nantinya ada putusan Peninjauan Kembali (PK) yang telah diajukan Surfenov-Parlin.

"Kejadian sebelumnya kita harapkan jangan terulang lagi. Kita berharap kondusifitas di Siantar itu terjaga, apa sih yang dikejar-kejar KPUD, ngapai terburu-buru, kalau ada PK tunggu saja.

Jangan nanti ketika mau main (Pilkada digelar), tiba-tiba keluar putusan PK, batal lagi Pilkada, kan sudah banyak anggaran habis terpakai ketika ditunda. Saya mau tanya dulu siapa yang bertanggung jawab untuk itu, makanya hati-hati loh, jangan selera dan kemauan pribadi. Makanya tenang aja dulu dan tunggu saja hasil PK," ucap Wakil Ketua DPRD Siantar ini.

"Kalau kemarin kan ketika KPUD kasasi kan diminta supaya didorong kasasinya cepat turun. Apa bedanya hak asasi KPUD dengan calon atau partai sama-sama dihargai tidak. Kan harus berlaku adil. Sewaktu dua peradilan (PTUN dan PTTUN Medan) berharap dipercepat, dan kita juga berharap hal yang sama," ucapnya.

Mangatas juga juga mempertanyakan dasar hukum atas pelaksanaan pilkada susulan tersebut. Menurutnya, UU Pilkada lama sudah ditarik dan ada perubahan soal UU pemilu.

"Makanya kita mau tanya UU mana mau dipakai. Ini kok enak kali pakai UU lama, sekalian aja tidak usah pakai peraturan, biar enak dan tidak ada persoalan," paparnya.

Sekali lagi Mangatas menegaskan, Fraksi Golkar akan menolak pengajuan anggaran yang disampaikan KPUD Siantar dalam pembahasan P-APBD. Mangatas menambahkan, permasalahan Golkar sudah selesai, di mana sudah berganti Ketua DPP dan DPD tingkat I.

"Masa kami sebagai partai politik (parpol) tidak berhak mengusung pasangan calon, toh juga Pilkadanya tidak dilaksanakan. Ini kalau pemerintah toh juga mau melaksanakan tanggal 16 November itu kan kebijakan, tetapi bisa tidak itu dilaksanakan kalau P-APBD tak dibahas.

Fraksi Golkar dengan tegas akan menolak pengajuan anggaran dari KPUD, dan itu akan disampaikan dalam pandangan umum fraksi. Kita bermaksud supaya nanti produk Pilkada itu bagus," sebutnya.

Terpisah, Ketua KPUD Siantar, Mangasi Purba terkait pernyataan Mangatas tersebut menyebutkan, bahwa Pilkada adalah agenda nasional. Mengenai penyampaian putusan MA, kata Mangasi, KPUD tidak berkewajiban menyampaikan kepada partai.

"Ini kan agenda nasional, putusan MA itukan menyebutkan diserahkan kepada para pihak. Itu (pihak) adalah KPUD dan Surfenov-Parlin, jadi tidak menjadi kewajiban KPUD menyampaikan kepada parpol," ucapnya

Terkait penolakan anggaran, Mangasi menyebutkan, itu hak dari Fraksi Golkar. "Silahkan saja ditolak, itu kan hak Partai Golkar. Yang pasti ini adalah agenda nasional," jawabnya singkat.

Penulis: tom. Editor: aan.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan