Siantar, hetanews.com-Angkatan Muda Simalungun (AMSI) dan Sumatera Coruption Watch (SCW) mempertanyakan soal legal standing pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Siantar ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang sudah dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Siantar yakni tanggal 16 November 2016.

Melalui kuasa hukumnya, Willy Sidauruk menyebutkan, rencananya besok atau Senin (17/10/2016) mereka akan mempertanyakan hal tersebut ke Mendagri dan Menkumham.

"Pertama kita prihatin tentang jadwal Pilkada dan pertanyakan dimana letak dasar hukumnya. Karena Indonesia memiliki azas pokok hukum yaitu legal standing. Jadwal Pilkada itu harus jelas produk hukumnya," sebut Willy, Minggu (16/10/2016).

Willy menuturkan, dirinya berangkat ke Mendagri dan Menkumham terkait dasar dari Pilkada Siantar tentang jadwal yang sudah ditentukan oleh KPUD Siantar.

"Kita kesana meminta pertimbangannya dulu apa, hukumnya harus jelas dan anggarannya juga perlu legal standing nya," ucap Willy.

Lanjutnya, keberangkatan ke Jakarta itu karena menilai KPUD Siantar telah melakukan tindakan kekuasaan yang semena-mena terhadap proses Pilkada Siantar.

Willy menyebutkan, dirinya tidak mempermasalahkan kapan pun Pilkada akan dilaksanakan, namun menginginkan harus memiliki dasar hukum.

"Siapa pun yang menang di Pilkada, menjadi berpeluang untuk mengadukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kita mengharapkan tidak ada lagi gangguan kedepannya," sebut Willy.

Dia menyebutkan, hal ini tidak didasari atas salah satu objek, namun bertujuan agar Pilkada dapat berjalan dengan lancar.

"Memang ketepatan pasangan Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga (Surfenov-Parlin) menjadi objeknya. Ini diurut melalui kronologi mulai dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) memenangkan Surfenov-Parlin, kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menganggap itu merupakan kesalahan etik, berdampak dengan turunan putusannya. Banyak kerancuan Pilkada apabila dilaksanakan tanpa legal standing," ucapnya.

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang disebut sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkada, Willy menyebutkan itu (putusan MA) tidak serta merta menjadi acuan.

"Putusan MA kan tidak menjadi sebuah aturan. Kita tidak salahkan putusan MA. Namun isi putusan MA itu tidak ada disebut menentukan jadwal pilkada," papar Willy mengakhiri.