Labuhanbatu, hetanews.com- Anggota Komisi A DPRD Labuhanbatu Ilham Pohan berharap Pemkab setempat dapat menganggarkan alokasi dana dari APBD guna melakukan pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan yang selama ini dianggap berlebih dari luas areal peruntukannya.

Hal ini perlu dan harus dilakukan agar sesuai antara defacto dan dejure. Artinya luas areal HGU yang dikuasai di lapangan itu harus sesuai dengan luas sertifikat  HGU yang diberikan oleh pemerintah pusat ditandatangani oleh pejabat tinggi bersangkutan.           

Hal itu diungkapkannya ketika bertemu dengan beberapa wartawan disalah satu warung kuliner di Kota Negeri Lama usai mendampingi Kelompok Tani (Koptan) Wonosari yang telah melakukan aksi demo terkait sengketa lahan seluas 400 hektar dengan PT.Cisadane Sawit Raya (CSR)  di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir,  Kabupaten Labuhanbatu, belum lama ini.           

Dikatakannya, luas areal  satu HGU di lapangan ternyata melebihi sertikat HGU yang didapat dari pemerintah pusat, maka selisihnya akan dikembalikan ke pemkab, di mana hal itu akan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PBB2P. “PBB2P-nya yang kita kejar, agar PAD Labuhanbatu bertambah,” ungkapnya.                 

Sebaliknya, kalau ternyata luas HGU yang tertera disertifikat lebih kecil dari lahan yang dikuasai, karena terjadi sengketa dengan masyarakat serta hal lainnya, maka Pemkab Labuhanbatu membuat rekomendasi kepada Pemerintah Pusat. Ini guna melakukan perubahan data luas lahan yang dikuasai perkebunan ternyata lebih kecil dari yang tertera di sertifikat HGU.           

Dicontohkan lahan yang dikuasai  dan diusahai 10.000 hektar, tapi sertifikat HGU hanya 8.000 hektar, maka selisihnya 2.000 hektar harus dikembalikan kepada negara.           

Sebaliknya, sertifikat HGU tertulis 10.000 hektar, namun yang diusahai dan dikuasai hanya sebesar 8.000 hektar, pemkab harus bantu pengusaha guna buat rekomendasi agar pajak yang dibayar pengusaha harus sesuai dengan jumlah lahan yang diusahai serta dikuasai. 

Pengukuran ulang dimaksud lanjutnya memiliki arti  dua sisi mata uang di mana kedua belah pihak yakni pengusaha dan negara (pemkab) tidak ada yang dirugikan.

Bukan hanya itu saja katanya lagi, pengukuran ulang HGU akan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah yang selama ini selalu dianggap lebih (mark up) serta cenderung membela pengusaha.

Mekanismenya? tanya wartawan, DPRD diajak diskusi lalu anggarkan di APBD, susun agenda dan buat prioritas, ukur dengan GPS agar lebih murah dan mudah, hasilnya rekomendasikan  kepada pusat. “Kalau Pemkab mau, tak ada masalah,” ungkap Ilham diamini Irham kholeganya yang turut hadir kala itu.      

Pelaksana Tugas (Plt) Sekdakab Labuhanbatu yang baru dilantik Ahmad Mufli, ketika dimintai komentarnya, Kamis (13/10/2016) kepada wartawan mengatakan, akan berdiskusi guna mengambil langkah perlahan tapi pasti,  hal ini disebabkan membutuhkan anggaran, tim, waktu dan lainnya. “Akan didiskusikan dulu dengan DPRD, bentuk tim serta  format seperti apa,” ungkap Mufli di ujung telepon selular.

Diakuinya, pajak kebun masih ke pusat. Namun jika ada luas sertifikat  HGU yang dianggap lebih maka harus dikembalikan ke Negara, di mana nantinya  dampaknya itu akan luar biasa. “Kelebihan HGU harus dikembalikan ke negara dan dampaknya akan luar biasa,” ujarnya mengakhiri.