Siantar, hetanews.com - Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya salinan putusan Mahkamah Agung (MA), atas sengketa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Siantar dengan pasangan Surfenov Sirait-Parlindungan Sinaga (Surfenov-Parlin) telah diterima oleh lembaga penyelenggara pemilu itu,Selasa (11/10/2016) sekitar pukul 00.00 WIB.

Adapun hasil putusan tersebut adalah Berita Acara KPU Siantar Nomor 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tertanggal 27 November 2015, tentang tindak lanjut surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Bawaslu Provsu) nomor 002/2304/Bawaslu-SU/IX/2015, tanggal 23 November 2015.

Yakni, tidak memenuhi unsur penetapan tertulis dan tidak bersifat final sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang (UU) Nomor 51 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena merupakan hasil pemeriksaan Bawaslu Provsu yang masih harus ditindak lanjuti oleh Surat Keputusan KPUD Siantar tentang penetapan pasangan Cawako/Cawawako Siantar.

Bahwa pada hakikatnya sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan, karena berkenaan dengan penetapan pasangan Cawako/Cawawako Siantar sehingga berdasarkan pasal 153 juncto pasal 154 UU Nomor 1 Tahun 2015, PTUN tidak berwenang mengadilinya, melainkan kewenangan absolut PTTUN Medan yang proses penyelesaiannya telah ditetapkan dalam P-KPU Nomor 2 Tahun 2015, yaitu pengajuan gugatan ke PTTUN Medan dalam kurun waktu tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 September 2015.

Bawah dengan demikian, tidak tersedia lagi forum gugatan bagi penggugat, mengingat sengketa Pilkada memiliki karakteristik pembatasan tenggang waktu yang ketat, yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang bekepentingan demi ketertiban, keteraturan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkada tersebut.

Sehingga seyogianya, gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum lagi oleh sebab itu harus ditolak, sesuai dengan asa praduga keabsahan keputusan tata usaha negara (asas praesumtion iustae causa) dan asas kemanfaatan (doelmatigheid).

KPUD Siantar menggelar konfrensi pers terkait kalahnya pasangan Surfenov Sirait dan Parlin Sinaga di tingkat kasasi di MA, Selasa (11/10/2016). (foto:lazuardy fahmi)

Bahwa dalam putusan Judex Facti, terdapat penetapan penangguhan terhadap surat keputusan objek sengketa, oleh sebab itu dalam tingkat kasasi tentang penangguhan surat keputusan objek sengketa tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan.

Karena keputusan kasasi langsung berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan secara umum (berlaku terhadap publik) sesuai asa erga omnes dalam putusan peradilan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa MA telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang didapat melemahkan alasan kasasi dari permohon kasasi.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka termohon kasasi (Surfenov-Parlin) dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan pengadilan dan tingkat kasasi.

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi KPU Siantar, membatalkan putusan PTTUN nomor 74/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 16 Juni 2016, yang menguatkan putusan PTUN Medan nomor 98/G/2015/PTUN-MDN tanggal 25 Februari 2016.