HETANEWS

Jaksa Bisa Usut Soal Permainan ‘Uang’ PPDB SMAN Bermasalah

Natsir Armaya Siregar, pengamat pendidikan di Kota Siantar

Siantar, hetanews.com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Siantar untuk tahun ajaran 2016/2017 diketahui bermasalah. Dari beberapa sekolah yang didapat hetanews, dua SMAN di Kota Siantar memiliki masalah dan diduga ada permainan uang sogok.

Dari SMAN 3 Siantar yang beralamat di Jalan Pane, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur menerima 12 orang siswa/siswi siluman. Siswa siluman ini adalah siswa yang tidak lulus saat seleksi PPDB. Namun bisa masuk ke SMAN 3 Siantar melalui jalur ‘pintu belakang’ dan mengikuti Proses Belajar Mengajar (PBM) setelah satu bulan masuk tahun ajaran baru.

Bahkan, salah seorang orang tua siswa, Aprillo Fernando Siahaan, warga komplek SMAN 3 Siantar mengaku dimintai uang sebesar Rp 4 juta agar anaknya bisa masuk ke sekolah tersebut. Padahal, anaknya bisa masuk melalui jalur legal karena ada 9 siswa yang tidak mendaftar ulang dan anaknya berada tepat setingkat dibawah hasil seleksi terendah.

Natsir Armaya Siregar, pengamat dunia pendidikan di Kota Siantar mengatakan, bahwa pihak Kejaksaan bisa mengusut dan menindak hal tersebut apabila memang dugaan adanya permainan ‘uang pelican’ untuk masuk SMAN 3 Siantar ada benarnya. “Kalau memang ada permainan ‘uang’, jaksa harus mengusut hal itu. Ini harus ditindak. Jangan kotori dunia pendidikan dengan korupsi.. Kalau ada indikasi korupsi, jaksa bisa menindaknya. Apalagi ada yang ekonominya lemah tidak bisa masuk ke sekolah itu,” kata Armaya, Jumat (7/10/2016).

Sementara itu, di SMAN 6 Siantar terdapat penambahan siswa baru yang sangat signifikan. Padahal, dalam petunjuk teknis (juknis) PPDB telah diatur bahwa sekolah yang beralamat di Jalan Viyata Yudha, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari tersebut hanya diperbolehkan menerima 360 siswa/siswi baru.

Namun nyatanya, SMAN paling bungsu di Kota Siantar ini menerima kuota siswa baru yang sangat banyak. Dari seharusnya 360 siswa, SMAN 6 Siantar menerima siswa baru sebanyak 419 orang atau bertambah 59 orang. “Dalam juknis dan peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu kan ada aturan tentang berapa siswa dalam tiap rombongan belajar (rombel). Kami pernah meminta ke Walikota agar proses seleksi PPDB bukan dengan tes, tetapi dari jumlah nilai Ujian Nasional (UN). Namun, sesudah itu timbul masalah seperti ini (siswa siluman dan tambah kuota),” lanjut Armaya.

Ia juga membingungkan apabila siswa siluman dan yang diluar kuota resmi tersebut mendapatkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Karena, setelah sekolah menerima siswa baru selanjutnya data diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dispenjar) dan kemudian ke Kemendikbud.

“Apabila ada (siswa siluman dan diluar kuota resmi) yang mendapatkan NISN, bisa diduga ada permainan dibalik ini. Seharusnya, dari dulu Kepala Dinas (Pendidikan) langsung mengambil tindakan. Ini mana ada lagi kewenangan Kepala Dinas Pendidikan, karena untuk SMA sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov),” ujar Armaya.

Ia sangat menyayangkan adanya praktik korupsi di dunia pendidikan. Karena, apabila di dunia pendidikan sudah terjadi praktik korupsi, maka hal tersebut bisa menjadi titik awal korupsi di bidang manapun. “Kalau ada indikasi karena uang, diminta jaksa untuk diteruskan. Kejaksaan harus turun tangan. Jangan ada indikasi permainan uang di dunia pendidikan,” tutup Armaya.

Penulis: ndo. Editor: aan.