HETANEWS

GOR Siantar Dibangun Ulang oleh Pihak Ketiga

GOR Siantar di Jalan Merdeka. (foto : Lazuardy Fahmi)

Siantar, hetanews.com -Gedung Olahraga (GOR) yang terletak di Jalan Merdeka, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur rencananya akan dibangun ulang dengan konsep yang berbeda dari sebelumnya.

Hal ini disebabkan dengan kondisi GOR yang sangat memprihatinkan dan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ruang Terbuka dan Ruang Wilayah (RT/RW) jika daerah tersebut (lokasi GOR) merupakan perdagangan dan jasa.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Siantar, Subrata Lumbantobing, pembangunan GOR yang memiliki luas 8442 m2 tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 pasal 34 sampai 37 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.

“Pembangunan dilaksanakan oleh pihak ketiga dan BOT (Build Operate Transfer) atau pemanfaatannya harus sesuai dengan RTRW. Tetapi kalau ada revisi, tidak lagi perdagangan dan jasa, maka tidak boleh disitu. Bentuk wujud nyata bangunannya seperti apa persisnya kita belum tahu tetapi itu harus dijadikan gedung perdagangan dan jasa,” kata Subrata, Selasa (4/10/2016).

Untuk pembangunan GOR baru pengganti GOR tipe C di Jalan Merdeka saat ini sesuai dengan RTRW akan dibangun di Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba. Untuk konsep pembangunan gedung di lahan GOR saat ini merupakan hak dari pihak ketiga termasuk keseluruhan anggarannya.

“Cuma konsep kami, GOR saat ini diubah menjadi GOR yang lebih moderen. Ini merujuk kepada peruntukan gedung dan bangunan. Di Tanjung Pinggir, GOR yang kompensional sementara di tempat sekarang ada GOR atau fasilitas olahraga yang bisa disewakan kepada pihak ketiga (disewakan). Disini ada bisnisnya. Bisa gedung pertemuan, gedung konser atau gedug turnemen. Sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 dipergunakan selama 25-30 tahun,” terangnya.

Sebelum pembangunan BOT diserahkan kepada pihak ketiga, ada tahapan yang harus dilalui, antara lain, pertama penilaian tanah milik Pemko Siantar tersebut yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kedua, studi kelayakan oleh pihak ketiga (konsultan), dalam hal ini adalah penentuan apakah dimanfaatkan atau dipidahtangankan. Ketiga, penyusunan grand desigen atau jenis bangunan yang akan didirikan. Keempat, perhitungan kontribusi. Di sini menghitung keuntungan atau hak Pemko Siantar dan pihak ketiga. Kelima adalah lelang dan terakhir masuk kepada pihak ketiga.

“Di berita acara atau dalam perjanjian yang akan dituangkan dengan pihak ketiga. Seperti berapa lama disepakati harus berdiri bangunan yang dilelang. Biasanya sesuai dengan perjanjian, satu atau satu setengah tahun harus selesai. Saat ini tahapan yang dilakukan adalah penilaian kontribusi. Kalau sudah di sini, dari awal yaitu grand desige dan studi kelayakan inilah ditentukan apa yang didapatkan pemko. Untuk nilai lahan itu dihitung di tahun 2015, kemungkinan ada perubahan atau revoluasi sesuai kondisi tahun 2016. Untuk bulan Oktober tahun 2014 nilai lahan sebesar Rp 26.504.446.000 miliar. Ketika didapatkan nilai kontribusi,” kata Subrata dan menambahkan, ini akan dilanjutkan rapat dengan wali kota agar masuk ke tahapan lelang yang akan diumumkan di tiga media nasional.

Latar belakang pembangunan pemanfaatan ini, kata Subrata, diawali sejak pihak Pemko Siantar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat namun hingga saat ini belum ada realisasinya. Sedangkan untuk BOT ini dirancang sejak tahun 2014. Selama dua tahun inilah prosesnya sudah dilaksanakan.

“Dulu di masa pak Herowhin Sinaga selaku Kepala Bappeda sudah diajukan ke pusat untuk rehap gedung, tetapi tidak ada kucuran dana. Kemudian saat dulu ada masalah bahwa gedung itu berbahaya digunakan sehingga keluar surat Sekretaris Daerah (Sekda) untuk memberhentikan penggunaan bangunan. Kemudian diwacanakan lah pemanfaatan lahannya,” terang Subrata.

Direncanakan pembangunan di lahan sertifikat hak pakai nomor 236 Kelurahan Pardomuan,ini diharapkan sudah mulai dilaksanakan di tahun 2017 setelah penilaian kontribusi yang dilakukan sejak akhir September selesai dilaksanakan di akhir bulan November. “Bangunan kemungkinan 4 lantai, tetapi itu bisa berubah sesuai dengan konsep pihak ketiga. Disinilah nanti dihitung bagi hasil. Tetapi dilantai teratas sepenuhnya dikelolah oleh Pemko. Sedangkan bangunan di lantai lainnya berada ditangan pihak ketiga. Nama gedungnya sesuai dengan grand desige adalah Gedung Merdeka,” terangnya.

Penulis: tom. Editor: aan.