HETANEWS

RSUD Merugi, Belum Mampu Jadi Badan Layanan Publik, Sumber Penghasilan bagi Pengelola

Siantar, hetanews.com - Wakil Ketua Ikatan Advokat Indonesia Siantar, Reinhat Martinus Sinaga menyampaikan, persoalan internal yang dihadapi rumah sakit milik Pemko Siantar perlu dievaluasi secara eksternal.

Artinya, berdasarkan kaidah manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang baik ialah mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban oleh pihak manajemen ke Pemko Siantar sebagai ‘pemilik’.

“Rumah sakit itu sebagai salah satu jenis BLUD yang merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada rumah sakit akibat konflik internal,” ujar Advokat ini.

Reinhat beranggapan pengangkatan RSUD Djasamen Saragih menjadi BLUD dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk keprofesionalan pelayanan publik di pemko.

"Namun, sebenarnya Pemko Siantar belum mampu mengelola dan memberdayakan dana berlimpah yang dimilikinya, untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas," paparnya. 

Reinhat pesimis, BLUD tidak akan berhasil sebagai pelayan publik, kecuali hanya menjadi sumber penghasilan bagi para pengelolanya atau korporasi.

“Dengan implementasi perubahan kelembagaan menjadi badan layanan umum, dalam aspek teknis keuangan diharapkan rumah sakit akan memberi kepastian mutu dan kepastian biaya menuju pada pelayanan kesehatan yang lebih baik. Nyatanya tidak,” tandasnya.

Pengacara bermarga Sinaga ini mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Layanan Umum Pasal 14 dan 24 dapat ditarik kesimpulan RSUD Djasamen Saragih sebagai BLUD berpotensi menerima anggaran bersumber dari pendapatan daerah, bantuan yang bersifat hibah serta pengelolaan keuangan yang mandiri.

Lanjutnya menanggapi kerugian rumah sakit atas klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah punya hak memberikan bantuan untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat.

“Saya tidak sebut kolaps, tapi merugi iya. Bagaimana pun keuangan rumah sakit itu tanggung jawab pemerintah sendiri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, melalui pihak manajemen," paparnya.

"Kalau pun rugi, pemko juga bisa memberikan dana untuk itu. Makanya perlu sikap tegas pemko dalam hal ini, jangan sampai pelayanan rumah sakit terganggu apalagi sampai kolaps,” tambah Reinhat.

Selain itu Reinhat menyebutkan, setiap kerugian negara/daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

Penulis: tim. Editor: ebp.