HETANEWS.COM

Bukan Rekam Medik yang Tidak Ditandatangani Dokter, tapi SEP ke BPJS

Surat Eligibilitas Peserta.

Siantar, hetanews.com - Sejumlah dokter medik di RSUD Djasamen Saragih yang melakukan aksi tak menanda-tangani klaim rumah sakit ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ternyata bukan menyalahi aturan sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004.

Hal tersebut disampaikan oleh dR Evalina Siboro kepada hetanews, Selasa (29/9/2016). Ditemui di RSUD Djasamen Saragih,Jalan Sutomo, dokter yang akrab disapa Eva ini menjelaskan, persepsi publik dan media atas aksi boikot tanda tangan yang dilakukan sejumlah dokter selama ini.

Menurut Eva, yang tidak ditanda-tangani para dokter adalah format laporan klaim Rumah Sakit ke BPJS yang dinamakan SEP (Surat Eligilibitas Peserta) atau status pasien BPJS. Sedang Rekam Medik adalah status pasien yang harus diisi oleh setiap dokter dan peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.

“SEP itu surat untuk klaim ke BPJS, data itu diisi klaim BPJS untuk pelayanan pasien BPJS saja dan jelas beda dengan rekam medik. Itu lembaran yang berbeda SEP dan Rekam medik. Kami dokter tau membedakan itu. Kalau rekam medik itu sudah tanggung jawab setiap dokter untuk mengisinya,” ungkap dokter cantik itu.

Hal senada juga disampaikan dr Harlen Saragih, dan menyayangkan keterangan yang diberikan Wakil Direktur (Wadir) I dr Flora Maya Damanik, terkait keterangan yang dibeberkanya kepada media atas beberapa dokter yang tidak menanda tangani klaim rumah sakit ke BPJS. Harlen menyebutkan, yang tidak ditandatangani itu SEP bukan rekam medik.

“Sebagai wadir satu bidang pelayan, haknya lah yang bilang gitu, tapi yang gak ditandatangani dokter itu SEP. Kalau itu pun gak ditandatangani yang rugi dokter sendiri,” tandasnya.

Sementara itu, dokter spesialis anak, Susanti mengatakan dirinya tak akan menandatangai SEP tersebut hingga Direktur Utama (Dirut) RSUD Djasamen Saragih Ria Telaumbanua diganti. Ungkapan tersebut bukan tidak beralasan.

Dokter senior yang dari awal selalu aktif berjuang untuk menuntut keadilan ini mengaku pembagian jasa medis atas klaim BPJS ke sejumlah dokter medik tidak pernah terang benderang pembagiannya.

“Dari tahun lalu juga persoalannya begini, pembagiannya gak jelas, kita gak tau. Soalnya datanya gak mau dikasih tunjuk sama orang itu, jadi manalah kita tahu berapa jumlahnya waktu pembayaranya pun gak jelas. Ada ratusan di sana yang tidak saya tandatangani, Saya gak mau tandatangani, sampai dia (Ria) diganti,” ketus dokter yang memiliki suara lembut ini.

Sebelumya, Maya juga menyampaikan jika tanda tangan dokter dalam tiap pemeriksaan pasien diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004.

“Dalam UU Praktik Kedokteran itu, Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan. Jadi jika itu gak ditandatangani itu sudah melanggar peraturan, tugas dokter itu menandatangani resume," jelas Maya.

Penulis: tim. Editor: ebp.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!