Wed 14 Nov 2018

Laporkan Bupati Humbahas, Pemilik Cafe Minta Kapoldasu Tegas

Pahala bersama Jumalo melaporkan peristiwa yang dialami mereka PTUN Medan. (foto : Akim Purba)

Humbahas, hetanews,com - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara  (Kapoldasu) Irjen Pol Raden Budi Winarso diminta untuk tegas memproses  pengaduan pemilik Kafe Vegas yang beralamat di Jalan Ringroad Desa Hutaraja, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Kapoldasu diminta ketegasannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas dugaan kerusakan dan kehilangan barang dari kafe tersebut.

Hal itu disampaikan, Hendry Badiri Siahaan kuasa hukum pemilik Kafe Vegas melalui telepon, Kamis (22/9/2016).  Kapolda diminta tidak diskriminasi dan harus tegas melakukan proses pengaduan masyarakat,” sambung Hendry.

Dia mengatakan, sejak laporan klienya Jumalo bersama Pahala Sihite ke Poldasu8 pada 8 September lalu dengan nomor pengaduan STPL nya 1171/IX/2016/SPKT, pihak Polda terkesan tidak mengindahkan. Sebabnya, kliennya bersama saksi-saksi yang dihadirkan tidak pernah diproses lagi.

“Jadi laporan ini jangan karena yang kita laporkan pada Bupati. Saya minta tidak ada diskriminasi, siapapun yang dilaporkan wajib dan harus diperiksa,” pinta Hendry.

Dikatakan Hendry, selain Bupati Dosmar bersama jajarannya, klinenya juga melaporkan AKBP Idodo Simangunsong selaku Kapolres Humbahas. Pasalnya Idodo dilaporkan karena turut di dalam kunjungan mendadak (sidak) Bupati Dosmar.

Idodo menurut Hendry, turut melihat dan memeriksa langsung ijin usaha dan jenis-jenis minuman yang dijual pada saat pemeriksaan. Di lokasi, Pemkab Humbahas bersama Kepolisian tidak menemukan adanya pelanggaran hukum, malah terjadi adanya pengrusakan dan kehilangan barang. . “Untuk itu kita minta Kapolda janganlah melakukan diskrikminasi. Tegaslah dalam memproses pengaduan masyarakat,” kata dia.

Hendry juga mengemukakan, selain proses pidana, kliennya juga melaporkan proses gugatan pencabutan ijin kafe ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang kini prosesnya sudah berjalan dua kali sidang. “Jadi dari sini kita lihat hukum mana yang tegas, polisi atau PTUN. Mudah-mudahaan dua-duanya di mata  hukum sama-sama tegas,” imbuhnya.

Sebelumnya, kedua kliennya Jumalo Simamora dan Pahala Sihite melaporkan dugan pengrusakan serta kehilangan barang ke Poldasu, juga melampirkan tembusan ke Presiden Joko Widodo.

Menurut Hendry, bilamana tidak adanya ketegasan Kapoldasu dalam memproses laporan klienya, akan melaporkan  surat protes ke Kapolri Tito Karnavian. “ ia, seperti itu akan kita lakukan. Kita buat surat protes sikap kita ke Kapolri,” pungkasnya.

Berita sebelumnya, Bupati Dosmar Banjarnahor dilaporkan ke Poldasu terkait pengerusakan kafe vegas berlokasi di Jalan Ringroad, Desa Hutaraja, Kecamatan Dolok Sanggul. Dosmar dilapor oleh Jumalo Simamora dan Pahala selaku pemilik kafe dengan nomor SLTP/1171/IX/2016 SPKT tertanggal 8 September 2016.

Kepada sejumlah wartawan, Pahala selaku pihak pelapor mengatakan, peristiwa terjadi pengrusakan kafe miliknya itu berawal dari pemeriksaan dan itu pun kejadiannya sudah dua kali. Awalnya Dosmar bersama Satpol PP didampingi polisi datang ke kafe itu pada 20 Mei 2016 pukul 11.30 WIB.

Disela-sela pemeriksaan, tiba-tiba saja menurut keterangan karyawan pemilik kafe Pahala, Bupati Dosmar diduga malah bertindak rusuh. Dosmar melakukan penyitaan barang berupa 11 bungkus rokok, tiga buah kaleng bear brand, 1 kaleng minuman fanta, sprite dari ruangan kasir.

Peristiwa kedua pun kembali terjadi. Dosmar kembali melakukan razia ke kafe pada tanggal 30 Juli 2016 lalu. Di lokasi, kafe yang pada saat itu tertutup, Dosmar bersama Satpol PP mengambil semua lampu kota jenis bola pijar berikut mencopot kabel-kabel listrik. Bahkan, merusak pagar dan kamar mandi.

“Ini sebagai shock therapy terhadap bupati agar tidak semena-mena dalam melakukan tindakan tempat usaha milik. Ini tindakan premanisme. Seharusnya kalau seorang bupati sesuai jabatan yang diembannya untuk bertindak sebaiknya mengambil langkah-langkah strategis berupa mengeluarkan surat,” kata Pahala.

Selain ke Kepolisian, Pahala bersama Jumalo juga telah melaporkan kasus perdata soal penutupan kafenya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan melayangkan suratnya ke  Presiden Jokowi.

Menurut Pahala, terkait keberadaan kafenya tidaklah benar bila usahanya itu mengganggu kenyamanan penduduk di sekitaran kafenya. Ini membuat pemkab melakukan penutupan dan pencabutan ijin usahanya.

Apalagi, dalam pendirian usahanya, dirinya mengklaim sudah menempuh untuk memperoleh izin pendirian usahanya. Salah satu disebutnya,  izin keramaian dari pihak Kepolisian yang dikeluarkan Satuan Intelkam pada 27 April 2016.

 

“Jadi upaya pengurusan semua perizinan sudah dilakukan, tapi Bupati Dosmar malah seenaknya menutup dengan alasan mengganggu ketertiban masyarakat,” kata Pahala..

 

Dosmar Bantah

Sementara itu, Bupati Dosmar Banjarnahor yang dikonfirmasi sekaitan laporan itu membantah bahwa ia bersama jajarannya melakukan pengerusakan. “Tidak ada itu,” ucap Dosmar singkat pada via pesan singkatnya kepada awak media

Menurut Dosmar, pada saat ia bersama pihaknya melakukan pemeriksaan di kafe itu, seluruh unsur dari pemerintahan dan polisi dilibatkan. Bahkan, dirinya siap untuk mengklarifikasi kebenaran dalam peristiwa  tersebut. “Itu sudah kita siapkan. Karena kita bersama Kapolres pada saat itu,” ujarnya.

 

Penulis: akim. Editor: aan.