Siantar, hetanews.com – Pancasila Sibarani, Dirut CV Siantar Trans yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pengutipan retribusi parkir tepi jalan Kota Siantar tahun 2015 berencana akan membawakan masalah kasus yang menimpanya ke Komisi Yudisial (KY).

Pernyataan ini dikatakan oleh Pancasila Sibarani melalui Ramadaniel S Daulay, pengacara yang ditujuknya sendiri apabila ia memenangkan sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hal ini dikatakan Daulay ketika ditanyai oleh beberapa awak media, setelah pemeriksaan Pancasila Sibarani di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Siantar, Selasa (20/09/2016).

“Kalau menang dalam BANI, yang dilakukan selanjutnya ya jelas banyak hal. Pertama mungkin kita akan ke ombudsman. Juga akan ke KY di Jakarta karena biar tahu juga mereka. Dan saya juga sangat lucu dengan kejaksaan ini,” ujarnya.

Lanjutnya, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Siantar pernah mengakui kalau masalah yang membelit kliennya tersebut adalah masalah perdata, bukan masalah pidana dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar tidak pernah menyebutkan masalah tersebut masuk dalam perdata.

“Dari satu sisi ada dari Dishubkominfo Siantar minta mereka mengakui ini perkara perdata. Ada suratnya ini, ada ini nama Paris Manalu SH MH. Kemudian kejaksaan dapat kuasa sebagai kantor pengacara negara. Jadi sejauh mana ini kerjanya. Mana pernah kejaksaan ini bilang masalah perdata, makanya menurut saya ini lucu,” jelas Daulay lagi.

Dalam pemeriksaan oleh tim penyidik tindak pidana khusus (pidsus) Kejari Siantar, Pancasila Sibarani diajukan sekitar 15 pertanyaan. Tidak tertutup akan adanya pemeriksaan Pancasila Sibarani selanjutnya. Daulay tetap yakin masalah tersebut bukan pidana, melainkan hanya wanprestasi.

“Yang jelas tadi dalam pemeriksaan ada sekitar 15 pertanyaan. Dalam perkara ini, bukan berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ini sudah jelas dalam perjanjiannya kontrak itu apabila terjadi masalah, maka sengketa urusan dengan BANI. Ini masalah wanprestasi,” tutupnya.

Diketahui, bahwa Kejari Siantar sebelumnya telah menetapkan Pancasila Sibarani sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengutipan retribusi parkir tepi jalan Kota Siantar tahun 2015. Akibat korupsi tersebut, negara dirugikan dengan nilai dana sekitar Rp 1,1 miliar. Hal ini, diungkapkan Kejari Siantar saat konferensi pers, Rabu (2/3/2016).

Mengetahui dirinya ditetapkan tersangka, Pancasila Sibarani mengajukan gugatan pra peradilan pidana (prapid) ke Pengadilan Negeri (PN) Siantar pada Kamis (12/5/2016). Dan, pada Selasa (7/6/2016), PN Siantar memutuskan dan memperkuat penetapan Pancasila Sibarani sebagai tersangka oleh Kejari Siantar sah dihadapan hukum.

Pada Selasa (14/6/2016), setelah PN Siantar memperkuat penetapan Pancasila sebagai tersangka, Kejari Siantar mengirimkan pengusulan status Daftar Pencarian Orang (DPO) Pancasila ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Berselang dua bulan setelah mengirimkan usulan ke Kejatisu, dikabarkan Kejagung telah menetapkan Pancasila dengan status DPO. Namun Kejari Siantar belum menerima pemberitahuan secara resmi. Dan, Senin (05/9/2016) sekitar pukul 17.30 WIB, Pancasila ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta.