HETANEWS

Gubsu Layangkan Surat Pemberhentian Wali Kota Tebingtinggi ke Mendagri

Gubsu Tengku Erry Nuradi.

Medan, hetanews.com - DPRD Tebingtinggi hingga kini belum melakukan rapat  paripurna terkait pemberhentian dan pembahasan soal Wali Kota Tebingtinggi.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi kemudian melayangkan surat usulan pemberhentian Wali Kota Tebing Tinggi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kabag Penyelenggaraan Otda Biro Otda Setdaprovsu, Basarin Yunus Tanjung menjelaskan, bahwa hal tersebut dilakukan Gubsu karena DPRD Tebingtinggi dinilai lamban dalam melaksanakan paripurna untuk pembahasan Wali Kota Tebingtinggi. Padahal masa jabatan Wali Kota Tebing Tinggi telah berakhir sejak 5 Agustus 2016 lalu.

“Soal Tebingtinggi itu, Gubsu sudah melayangkan pengusulan pemberhentian Wali Kotanya kepada Mendagri. Hal itu karena hingga akhir masa jabatan Wali Kotanya, pihak DPRD Tebing juga belum melaksanakan paripurna,” sebut Basarin, Minggu(18/9/2016).

Terkait pengusulan Penjabat (Pj) Wali Kota Tebingtinggi, Basarin mengatakan, hal tersebut saat ini sedang dalam proses di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebab menurutnya lampiran berkas yang sebelumnya dikirim Mendagri belum lengkap karena belum adanya surat tentang pemberhentian wali kota karena telah memasuki masa akhir jabatannya, kini telah dilengkapi dengan adanya surat usulan yang dikirim oleh Gubsu.

“Jadi untuk proses penunjukan PjWali Kota Tebingtinggi, kita tinggal menunggu waktu saja. Sebab hal itu saat ini sedang di proses di Jakarta. Biasanya kalau sudah seperti itu, jika tidak ada hal perubahan, maka proses penetapan pj wali kota akan ditetapkan setelah 14 hari kerja,” jelas Basarin.

Lalu ditanya lagi padanya, soal adanya isu penolakan terhadap salah satu calon yang di usulkan karena tersandung kasus hukum di Polda Sumatera Utara (Poldasu), Basarin pun mengatakan, hal tersebut merupakan kewenangan dari Mendagri. Sementara pihaknya sebagai Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) hanya bertugas sebatas pengusulan saja.

“Kalau soal itu, kewenangan Mendagri lah. Karena tugas kita hanya sebatas pengusulan saja, tidak sampai ke tingkat pemutusan. Jadi, siapapun nanti yang akan terpilih menjadi Pj.Wali Kota Tebing Tinggi, berarti merupakan putusan dari Mendagri,” terang Basarin.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dodi Riatmadji yang dikonfirmasi mengenai surat usulan pemberhentian Wali Kota Tebingtinggi, mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui akan hal tersebut. Karena sejauh ini yang diketahuinya hanyalah soal adanya berkas yang belum dilengkapi oleh Pemprovsu terkait pengusulan Pj Wali Kota Tebingtinggi.

“Waduh, kalau soal itu saya kurang tau ya. Karena itu urusan orang provinsi sama kabupaten soal itu. Tapi yang pastinya kemarin itu, provinsi diminta untuk segera memenuhi persyaratan yang belum dilengkapi. Tapi persyaratannya apa, itu saya juga belum tau,” jelas Dodi yang dihubungi via seluler.

Dia juga menegaskan, bahwa dirinya tidak mengetahui apa-apa soal berkas yang tidak dilengkapi oleh Pemprovsu terkait pengusulan Pj Wali Kota Tebingtinggi.

sumber: waspada

Editor: aan.