Simalungun, hetanews.com - Dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) PDI-Perjuangan Kabupaten Simalungun menghasilkan kesimpulan yang disebut ‘Jumat Membara’.

Adapun kesimpulan tersebut salah satunya adalah PDI-P Simalungun akan melakukan hak interpelasi terhadap Bupati Simalungun JR Simalungun serta pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LPj) Simalungun.

Salah seorang anggota DPRD Simalungun dari Fraksi PDI-P Simalungun, Abu Sofyan menyebutkan, bahwa untuk pembahasan LPj tersebut tidak ada penolakan hanya bentuk rekomendasi.

“Tidak ada soal membahas menolak atau menerima,tetapi kita hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi agar kepala daerah jadi proaktif bagaimana agar laporan keuangan wajar tanpa pengecualian dan supaya tidak banyak temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” jelasnya pada hetanews, Selasa (13/9/2016).

Abu Sofyan menuturkan, bahwa pembahasan LPj saat ini di DPRD Simalungun tidak ada lagi pembahasan soal menolak atau menerima. “Kalau dulu bupati bertanggung jawab laporan keuangannya kepada DPRD sekarang kan tidak, makanya tidak adalah lagi soal menerima atau menolak, hanya kita memberikan rekomendasi saja, agar pemerintahan semakin baik kedepannya,” ucapnya.

Ditanya alasan soal PDI-P akan melakukan hak interplentasi terhadap JR Saragih, dia menyebutkan hal tersebut masih dalam proses. “Itu masih dalam hal penjajakan, tergantung fraksi lain bagaimana karena untuk interpletasi minimal 7 orang dan fraksi 2 orang," kata Abu Sofyan.

Dia juga menyebutkan, saat ini sedang dilakukan proses lobi oleh PDI-P mengenai hak interplasi itu. “Secara pribadi sudah ada banyak yang ikut, tetapi kalau fraksi belum, kita masih melakukan loby lah ini,” sebutnya mengakhiri.