HETANEWS

KNPSI: JR Saragih Gagal Jaga Harkat dan Martabat Masyarakat Simalungun

Jan Wiserdo Saragih. (foto : Facebook)

Simalungun, hetanews.com - Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI) angkat bicara mengenai kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Parapat, Kabupaten Simalungun, yang tidak mengenakan pakaian adat Suku Simalungun, beberapa waktu lalu.

Ini termasuk kedatangan Menteri Pariwisata, Arif Yahya dalam rangka Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba 2016, pada Sabtu (20/8/2016) yang dipusatkan di Kabupaten Simalungun.

KNPSI menilai, dengan kunjungan Presiden yang tidak mengenakan pakaian adat itu merupakan kegagalan dari Bupati JR Saragih dalam menjaga harkat dan martabat masyarakat Simalungun. Ini juga sebagai ketidak mampu membuktikan dan mewujudkan Simalungun menjadi tuan di rumah sendiri dan mengingat JR Saragih sebagai Ketua Presidium Partuha Maujana Simalungun (PMS).

Hal itu disampaikan Ketua KNPSI, Jan Wiserdo Saragih dan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Juliaman Purba melalui rilis pers yang dikirimkan ke redaksi hetanews, Rabu (31/8/2016).

“Kami mengapresiasi positif  ‘sikap tangisan’ JR Saragih sebagai bentuk protes kepada Menteri Pariwisata Arif Yahya yang tidak mengenakan pakaian adat suku Simalungun, tetapi pakaian adat Batak Toba, walaupun kegiatan dipusatkan di Parapat Kabupaten Simalungun,” sebut Jan Wiserdo dalam surat mereka yang dilayangkan pada Bupati JR Saragih tersebut.

Pihaknya meyakini ‘sikap tangisan’ itu bukan hanya ‘casing’nya saja tetapi  sebuah sensitifitas yang tinggi dan spontanitas dari kecintaan JR Saragih yang luar biasa kepada adat, harkat dan martabat masyarakat Simalungun.

Jan Wiserdo menuturkan, KNPSI telah menyampaikan protes keras dan permintaan klarifikasi dan permohonan maaf dari Menteri Pariwisata  kepada masyarakat Simalungun , yang juga ditembuskan kepada JR Saragih.

“Kami juga menyampaikan rasa belasungkawa dan duka cita yang sedalam -dalamnya atas ‘terhina dan matinya’ harkat dan matabat Suku Simalungun khususnya sebagai tuan rumah di Kabupaten Simalungun akibat dari kejadian Presiden dan Menteri Pariwisata yang tidak mengenakan pakaian adat Simalungun,” paparnya.

Dalam suratnya, KNPSI juga menyampaikan protes keras dan kekecewaan mendalam pada JR Saragih yang tidak mampu dan gagal menjaga harkat dan martabat masyarakat Simalungun.

“Kami masyarakat awam tidak dapat memahami persoalan yang terjadi sesungguhnya. Masyarakat Simalungun  juga tidak pernah mendapat penjelasan  dari  Bupati JR Saragih maupun Humas Pemkab Simalungun tentang apa yang terjadi sebenarnya. Yang  kami ketahui Presiden ke tanah Simalungun tidak diberikan pakaian adat Simalungun. Sementara ke 4 kabupaten lainnya Presiden diberikan pakaian adat daerah masing-masing. Menteri Pariwisata, Arif Yahya  juga tidak mengenakan pakaian adat Simalungun tetapi justru mengenakan pakaian adat Batak Toba,” sebut Jan Wiserdo.

KNPSI juga meyakini masyarakat sependapat dengan mereka, bahwa keberadaan Presiden dan Menteri Pariwisata ke Simalungun lebih mengangkat harkat dan martabat serta mewujudkan eksistensi keberadaan Suku Simalungun, dari pada pameran alat utama sistim pertahanan (alutsista) dan pelantikan ratusan pangulu nagori pada tanggal 17 Agustus lalu.

“Kami melihat Pemkab Simalungun lebih sibuk dan fokus mengurusi pameran alutsista dengan segala macam persiapannya dan pelantikan ratusan pangulu nagori dengan segala macam “kasus suap dan pungutan,” sebut Jan Wiserdo.

KNPSI juga menyinggung saat berlangsungnya konfrensi pers kedatangan Menteri Pariwisata, justru melihat JR Saragih tidak mengenakan pakaian adat Simalungun. Hal ini juga membuktikan bahwa sesungguhnya JR Saragih lah yang lebih dahulu kurang perduli terhadap harkat dan martabat Simalungun.

“Bupati Simalungun telah lebih dahalu tidak mampu mewujudkan Simalungun adalah tuan rumah di Kabupaten Simalungun. Karena kami yakin tidak akan ada orang atau pihak lain yang melarang JR Saragih apabila mengenakan pakaian adat Simalungun,” papar KNPSI.

Melalui suratnya, KNPSI meminta JR Saragih agar lebih serius dan bersungguh- sungguh mewujudkan Suku Simalungun adalah tuan rumah di Kabupaten Simalungun n berlandaskan Habonaron do Bona atau kebenaran, kejujuran adalah akar atau dasar dari segalanya.

KNPSI juga meminta, agar dalam setiap melakukan kebijakan dan keputusan dalam membangun Kabupaten Simalungun, khususnya dalam menjaga, meningkatkan harkat dan martabat daerah itu. Ini termasuk mewujudkan  Simalungun menjadi tuan di rumah sendiri benar – benar berlandaskan Habonaron do Bona , agar kelak tidak memperoleh malu yang lebih besar dan lebih parah.

“Kita juga meminta dalam setiap melakukan kebijakan dan keputusan dalam pembangunan Simalungun benar-benar lebih mengutamakan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Simalungun berlandaskan dan berpijak pada Habonaron do Bona,” sebut Jan Wiserdo mengakhiri.

Penulis: tim. Editor: aan.