Simalungun, hetanews.com – Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Kabupaten Simalungun mempertanyakan silpa Anggaran Dana Desa (ADD) di Simalungun tahun 2015. Pertanyaan ini sebelumnya dituangkan Fraksi Nasdem rapat paripurna DPRD Simalungun tentang Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2015, beberapa waktu lalu.

Fraksi Nasdem melalui juru bicara mereka, Tumpak Silitonga dalam rapat paripurna tersebut mempertanyakan jumlah nagori yang memiliki silpa dan total silpa pengelolaan ADD tahun 2015.

Beberapa hari kemudian, Pemkab Simalungun dalam nota jawabannya menerangkan bahwa terdapat sebanyak 386 nagori yang memiliki silpa dengan total nilai silpa sebesar Rp 3.034.805.718.

Menanggapi hal itu, Bernhard Damanik, anggota DPRD Simalungun dari Fraksi Nasdem mempertanyakan jumlah silpa ADD yang mencapai Rp 3 Milyar tersebut. Mereka nantinya akan meminta laporan pertanggung jawaban dari Pemkab Simalungun atas silpa ADD itu.

“Penelusuran kita, silpa ini diambil oleh Plt Pangulu Nagori sebelum serah terima kepada Pangulu yang PNS. Ini merupakan penggelapan uang negara,” ujarnya kepada hetanews.com saat ditemui di Kantor DPD Partai Nasdem Simalungun, Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Senin (22/08/2016).

Dari pangulu yang mengambil silpa ADD tersebut, ada pangulu yang kembali terpilih dan ada yang tidak terpilih. “Mereka kemarin ada yang mencalon Pangulu dan akhirnya ada yang menang dan ada yang kalah. Kalau menang dia, okelah bisa diminta dipertanggung jawabannya.

Nah, kalau yang kalah ini bagaimana mereka mengembalikan uang itu?. Itu uang negara. Kalau tidak dikembalikan berarti itu korupsi walaupun hanya Rp 25 juta sampai Rp 30 juta,” kata Berhard.

Dengan masalah silpa ADD itu, mereka akan meminta laporan dari Pemkab Simalungun apakah silpa tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau belum. “Kita akan mempertanyakan laporannya apakah silpa ini ikut diaudit oleh BPK atau tidak,” ucapnya mengakhiri.