HETANEWS

Kadiskop Sarankan Nasabah Koperasi BNI Tempuh Jalur Hukum

Aksi demo yang berlangsung di kantor BRI Siantar beberapa hari lalu. (foto : Lazuardy Fahmi)

Siantar, hetanews.com-Adanya permasalahan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dilakukan Koperasi Swadharma yang dikelola Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Siantar terhadap 50 nasabah disarankan agar menempuh jalur hukum.

Ketika ditanya oleh wartawan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  (Kadiskop dan  UKM) Kota Siantar,  Kalbiner Lumbantungkup mengaku telah mengetahui permasalahan yang terjadi di koperasi tersebut sejak beberapa bulan yang lalu. "Kalau masalah koperasi itu, kita sudah mengetahuinya sejak beberapa bulan lalu," tegasnya, Jumat (19/8/2016).

Kalbiner mengutarakan, sudah memberikan teguran kepada pihak koperasi. Teguran diberikan lantaran pihak koperasi tersebut tidak memberikan laporan keuangannya.

"Sekitar bulan Juni lalu, kita sudah layangkan surat teguran kepada mereka. Kita meminta mereka memberikan laporan keuangannya, tapi sampai saat ini tidak ada. Nggak ada jawaban sama sekali," lanjutnya.

Ternyata Diskop dan UKM juga sudah turun telah ke Bank BNI untuk mengecek langsung koperasi itu. "Kita juga sudah monitoring ke sana, tapi nggak ketemu sama pengelola koperasinya. Memang susah mereka ditemui," ujarnya.

Dengan adanya kejadian tersebut, Kalbiner pun menyarankan agar para nasabah yang tertipu itu melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan itu ke pihak Kepolisian. "Itu harus dilaporkan ke polisi, sudah nggak jelas lagi koperasi itu," jelasnya.

Ditanya apakah pengaduan ke pihak Kepolisian tidak bisa dilakukan oleh Diskop dan UKM, Kalbiner mengatakan, pihaknya tidak memiliki wewenang atas hal itu. “Kalau kita nggak punya wewenang untuk melaporkan itu. Anggota yang ditipu itu harus melaporkan ke polisi," ucapnya.

Selain itu, kata Kalbiner, pihaknya pun tidak memiliki wewenang untuk mencabut izin koperasi tersebut. "Kita di sini hanya membina koperasi. "Kalau untuk mencabut izinnnya harus masuk ke ranah hukum dulu dan itu tugas pengadilan," terangnya.

Disinggung apakah koperasi tersebut memang sudah terdaftar di Diskop dan UKM, Kalbiner membenarkannya. "Mereka sudah terdaftar dan akta pendiriannya pun ada," ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sepriadi Saragih, salah seorang praktisi hukum. "Kalau memang mereka merasa dirugikan dan ditipu, seharusnya nasabah itu menempuh jalur hukum. Mereka harus melaporkannya secara perdata maupun pidana ke Kepolisian atau Pengadilan Negeri (PN)," tegasnya.

"Mereka kan punya semua bukti-bukti yang kuat untuk melaporkan itu ke Kepolisian. Kenapa nggak dilaporkan?  Masalah ini memang harus dibawa ke ranah hukum agar dapat diselesaikan," tambahnya.

Tidak hanya itu, Sepriadi pun meminta pihak BNI Siantar menindak tegas oknum BNI yang terlibat dalam permasalahan itu. “BNI juga harus tegas dalam masalah ini. Pegawai yang terlibat di dalam koperasi itu harus diberikan sanksi tegas. BNI tidak boleh tutup mata dan harus bertanggungjawab atas masalah ini," pungkasnya.

Penulis: tom. Editor: aan.