HETANEWS

EWI: Rencana Akuisisi PGE Ke PLN Bentuk Perampokan Aset Negara

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean.

Jakarta, hetanews.com – Wacana akuisisi Pertamina Geothermal Energy (PGE) ke PLN melalui proses MoU yang diinisiasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikhawatirkan sebagai bentuk perampokan aset negara secara legal. 

Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean, apa yang direncanakan dan dikonsep oleh Kementerian BUMN terhadap penataan Badan Usaha Milik Negara makin hari makin jadi beban bagi negara. Padahal, BUMN didirikan untuk memberikan kontribusi bagi APBN bukan justru sebaliknya menjadi beban APBN.

Ia menuturkan, seperti dua tahun terakhir ini di mana Kementerian BUMN sudah mengalokasikan Rp 100 triliun lebih dalam bentuk Penyertaan Modal Negara, yang jauh lebih besar dari dana kesehatan untuk masyarakat Indonesia. 

Menurutnya, ironi akan semakin membesar ketika belakangan ini Kementerian BUMN mewacanakan pengalihan anak perusahaan Pertamina yaitu PGE ke PLN. 

Ia lantas mempertanyakan, mengapa Menteri BUMN punya pemikiran untuk mengalihkan aset yang sehat masuk ke PLN yang sedang kurang sehat, mengingat beban hutang dan tanggung jawab PLN yang besar terkait pembangunan infrastruktur transmisi listrik 35 ribu MW.

“PGE dikabarkan akan dialihkan ke PLN melalui proses MoU yang sedang diinisiasi Kementerian BUMN. Ini berbahaya, ini bentuk perampokan aset negara secara legal,” ujar Ferdinand Hutahaean dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (8/7/2016). 

Saat ini, katanya, kondisi PLN bebannya sangat berat untuk menyediakan infrastruktur kelistrikan yang pada akhirnya akan menggunakan aset PGE menjadi jaminan hutang. 

“Kami yakin bahwa tujuan kebijakan ini hanya untuk menjadikan aset PGE menjadi jaminan hutang oleh PLN. Ini akal-akalan yang sangat tidak wajar. Janganlah semua dihalalkan rejim ini demi mewujudkan mimpinya yang berlebihan tentang infrastruktur,” serunya mengingatkan.

Mestinya, menurut Ferdinand, Kementerian BUMN harus lebih mendukung penguatan Pertamina yang saat ini menjadi BUMN paling sehat di tengah badai ekonomi yang ada. 

Pertamina masih mampu memberikan kontribusi bagi negara dan mampu menjaga kondusifitas bangsa dari penugasan yang diterima Pertamina dalam mendistribusikan bahan bakar minyak ke seluruh pelosok negeri bahkan ke wilayah terpencil yang belum ada listriknya. 

Maka itu, ia menyesalkan, sangat aneh ketika usaha yang sehat mau dialihkan ke usaha yang tidak sehat. “Justru beban PLN yang harus dikurangi supaya bisa membenahi diri dan memperbaiki kinerja,” cetusnya. 

Kemudian, usulnya, kapabilitas direksi PLN harus segera diperbaiki. Evaluasi management PLN sangat diperlukan demi memperbaiki kinerja. 

“Sebelum memberikan sesuatu ke PLN, sebaiknya management PLN di perbaiki dulu, mengganti pimpinan dengan orang yang paham masalah bukan orang yang mengerti cara mengakali, seperti akal-akalan pengalihan PGE ke PLN,” ujarnya.

Jika pengalihan aset tersebut dilakukan di tengah tidak sehatnya PLN, menurutnya, hal itu akan sangat berpotensi membuat hilang aset tersebut dan berpindah tangan ke pihak swasta. “Ini jika sudah terjadi namanya perampokan secara legal. Harus dilawan dan dihentikan,” tegasnya. 

Menteri Rini Jangan Sembrono

Di sisi lain, Ferdinand mendesak, agar Menteri BUMN Rini Soemarno jangan sembrono dalam membuat kebijakan tersebut. “Ini negara dan bukan perusahaan milik pribadi. Presiden Jokowi harus hentikan rencana aksi sembrono dan ugal-ugalan ini,” desaknya. 

Ia pun berharap agar Presiden Jokowi harus menegur Rini Soemarno supaya lebih berhati-hati dan tidak sembarangan dalam memimpin Kementerian BUMN tersebut.

Penulis: edo. Editor: aan.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.