HETANEWS

EWI: Cadangan Minyak Tidak Boleh Dikuasai Swasta

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean

Jakarta, hetanews.com – Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini tampaknya belum digarap secara serius dan benar. Pasalnya, hingga kini DPR bersama pemerintah belum juga membahas draf aturan tersebut.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mengatakan, selama ini RUU Migas merupakan inisiatif DPR, dan sudah mengeluarkan draf RUU tersebut sebanyak dua kali. Namun, hingga kini masih belum terlihat akan dibahas segera oleh DPR bersama pemerintah.

Meski tidak kasat mata, tapi ia menengarai bahwa tarik menarik kepentingan sepertinya sangat besar pengaruhnya hingga membuat RUU ini seakan jalan di tempat. Di sisi lain, aroma perburuan kepentingan begitu kental tercium.

Ia juga berpendapat, pergantian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari Sudirman Said kepada Archandra Tahar telah mencuatkan kembali RUU Migas ini muncul ke permukaan.

Pasalnya, kata Ferdinand, hal ini berawal dari pernyataan Menteri ESDM yang akan memprioritaskan penyelesaian RUU Migas tersebut. Dan semakin menjadi kontroversi ketika Menteri ESDM menyatakan sedang mengkaji cadangan minyak sebagai aset perusahaan agar bisa dijadikan jaminan untuk mencari pinjaman, sehingga kegiatan eksplorasi bisa bertumbuh untuk cadangan minyak baru. 

Menurutnya, gagasan tersebut bagus tapi penuh risiko dan risiko yang tidak sebanding dengan manfaatnya, karena sesungguhnya ada jalan lain yang minim risiko tapi tetap bisa menumbuhkan eksplorasi baru.

Di sisi lain, sambungnya, gagasan itu juga sangat tidak sesuai dengan UUD 1945, karena minyak adalah cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, minyak harus dikuasai negara.

“Cadangan minyak tidak boleh diserahkan kepada swasta menjadi aset perusahaan. Itu hal keliru dan sangat bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Ferdinand Hutahaean dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Ia menegaskan, bahwa cadangan minyak harus tetap dikuasai oleh negara, dan tidak boleh dipindah-tangankan ke pihak swasta dengan apapun alasannya.

Jika alasannya adalah supaya perusahaan eksplorasi lebih giat mencari sumber minyak baru, namun menurutnya, solusi itu bukan dengan menyerahkan kekayaan negara kepada pihak swasta. Menurutnya, hal itu sangat berbahaya dan akan mengancam kedaulatan bangsa atas sumber daya alamnya. 

Untuk itu, ia mengingatkan agar pemerintah harus betul-betul berpikir soal risiko yang akan terjadi bila tiba-tiba pihak swasta yang menguasai cadangan minyak itu kemudian menjadikan cadangan tersebut sebagai jaminan pinjaman tapi di kemudian hari ternyata bangkrut. 

“Maka pemberi pinjaman akan menyita aset yang dijaminkan. Ini bahaya, negara akan dirugikan sangat besar,” ujarnya kembali mengingatkan.

Selain itu, ia mencontohkan risiko lain yang rentan terjadi, misalnya kehilangan aset karena sengketa perusahaan swasta dengan pihak lain hingga perusahaan yang diserahi aset tersebut pailit. Maka aset akan berpindah tangan dan semakin jauh dari kepemilikan negara. 

“Bagaimana harusnya pemerintah bersikap? Disinilah dibutuhkan jiwa nasionalisme dan keberpihakan pemerintah pada perusahaan milik negara,” ujarnya. 

Oleh karena itu, EWI mengusulkan agar RUU Migas mencantumkan secara tegas bahwa cadangan minyak dan gas dikuasai dan dimiliki oleh negara yang dikelola oleh Pertamina sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Sehingga, Pertamina harus menjadi Holding Company di sektor minyak dan gas bumi. 

“Dengan demikian, Pertamina adalah satu-satunya badan usaha yang berhak menjadikan cadangan sebagai jaminan pinjaman, dan Pertamina ditugasi untuk melakukan eksplorasi mencari ladang minyak dan gas baru,” terangnya.

Ia menilai, solusi tersebut akan membuat Pertamina sebagai perusahaan negara menjadi sangat besar menuju kedaulatan dan kemandirian di sektor energi minyak dan gas. Pertamina harus didukung sebagai satu-satunya badan usaha yang menjadi holding company minyak dan gas, sehingga lavarage-nya besar dan lebih mudah mencari sumber dana untuk membiayai kegiatan eksplorasi. 

Menurutnya, Pertamina yang harus diserahi tanggung jawab untuk itu, bukan perusahaan swasta apalagi swasta asing. Untuk itu, ia lantas berharap, RUU Migas jangan sampai jadi menyerahkan kedaulatan energi kepada pihak asing dan swasta. Jangan sampai menyerahkan hajat hidup orang banyak kepada swasta karena hal itu akan sangat berbahaya.

Ia menambahkan, hal itu jelas menabrak konstitusi dan menabrak kedaulatan serta kemandirian minyak dan gas bumi Indonesia. Sementara keberpihakan pada bangsa dan negara sangat penting menuju bangsa yang berdaulat dan mandiri.

“Disinilah letaknya untuk dapat menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia punya kedaulatan dan kemandirian terhadap minyak dan gas yang dikelola oleh Pertamina,” pungkas Ferdinand.

Penulis: edo. Editor: aan.