HETANEWS

IPW: Terkait Konflik SARA, Pemerintah dan Polri Harus Evaluasi Kinerja

Ketua Presidium IPW Neta S Pane. (foto : Edo Panjaitan)

Jakarta, hetanews.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, elit pemerintah maupun Polri jangan hanya menyalahkan masyarakat dalam menyikapi konflik sosial yang terjadi akhir-akhir ini.

Sebaliknya, mereka harus mau dan mampu mengevaluasi kinerja, sikap dan prilaku aparatur di lapangan yang cenderung tidak profesional, terlalu asyik di wilayah nyaman, dan cenderung menjadi raja kecil.

IPW menilai, pasca konflik SARA di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, menunjukkan bahwa elit pemerintah dan Polri cenderung menyalahkan masyarakat, yang menurut mereka masyarakat terlalu gampang diprovokasi.

“Tidak ada satu elit pun yang menyalahkan kinerja, sikap dan prilaku aparatur, yang  membiarkan potensi konflik dan lamban bertindak,” ujar Neta Pane dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (2/8/2016).

Menurutnya, sikap elit yang hanya menyalahkan masyarakat tidak akan pernah menyelesaikan bibit konflik. Padahal di lapangan seperti di Sumatera Utara, aparatur  cenderung membiarkan tumbuh suburnya aksi perjudian ilegal, pelacuran, backing membecking, dan lain-lain yang kerap menyuburkan kebencian masyarakat pada etnis tertentu. 

Sumatera Rawan Konflik

Berdasarkan Data IPW bahwa Sumatera bagian utara pada Juli 2016 tergolong rawan konflik sosial. Setidaknya, ungkap Neta Pane, ada empat konflik sosial yang terjadi, yakni di Sijunjung Sumatera Barat (Sumbar) pada 26 Juli, Tanjungbalai dan Tanah Karo (Sumut) pada 29 Juli, dan Aceh Pidi pada 30 Juli, di mana warga mengamuk memprotes pembangunan pabrik semen.

Bahkan, tambah Neta Pane, dari Januari hingga Juli 2016, di Sumbar terjadi ada tujuh konflik sosial, yakni di Padang (isu Ahmadiyah), Pesisir Selatan (isu sengketa batas wilayah), Solok Selatan (isu tenaga kerja asing), Agam (konflik warga vs PT Mutiara  Agam), Pasaman Barat (konflik lahan perkebunan sawit dengan warga), Padangpariaman (konflik warga dengan pengusaha galian C, dan Sijunjung  (konflik tapal batas).

Lebih lanjut, IPW menilai bahwa konflik yang terjadi di Indonesia umumnya akumulasi dari ketidakadilan dan sikap diskriminasi aparatur terhadap pihak tertentu. Selain itu, juga akibat ketidakadilan politik, sosial, ekonomi, dan program pembangunan yang tidak seimbang.

“Elit pemerintah terutama Polri perlu mencermati fenomena ini, sehingga tidak cenderung menyalahkan masyarakat. Polri justru diharapkan mengevaluasi kinerja para pimpinannya di daerah serta mengevaluasi sikap dan prilaku aparaturnya,” cetusnya.

Sebab itu, menurut Neta Pane, pola rekrutmen, assesment, dan penempatan figur-figur pimpinan Polri di daerah seperti untuk jabatan Kapolres dan Kapolda perlu ditata ulang, agar para pimpinan Polri di daerah mau lebih peduli, lebih peka, responsif, tidak diskrminatif, tidak menjadi backing, tidak keasyikan berada di zona nyaman, dan tidak menjadi raja kecil.

“Dengan demikian, potensi konflik bisa cepat diatasi hingga tidak terbiarkan menjadi amuk massa,” pungkas Neta Pane.

Penulis: edo. Editor: aan.