Siantar, hetanews.com- Badan Legislatif (Baleg) DPRD Kota Siantar telah mengadakan rapat dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) untuk membahas Peraturan Daerah (Perda) tentang Cagar Budaya. DPRD meminta kepada Disporabudpar mengenai lokasi yang nantinya akan dibahas untuk menjadi cagar budaya.

Berdasarkan keterangan tim dari Kantor Wilayah (Kanwil) Sumut Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Enric Naibaho mengatakan, bahwa pembahasan untuk Perda Cagar Budaya masih akan dibahas lagi.

"Sebelum pertemuan kemarin, ada lagi nanti (pertemuan) yang ketiga kalinya. Kita menunggu undangan dari DPRD, karena mereka yang mengusulkan perda itu. Kita hanya memberikan masukan saja," sebutnya.

Eric menambahkan, untuk mengetahui lokasi mana saja yang akan dibuat sebagai cagar budaya itu diketahui dari data Disporabudpar. Ini nantinya akan dibahas untuk jadi cagar budaya.

Eric juga menambahkan, nantinya tidak semua data yang diberikan Disporabudpar akan dijadikan sebagai cagar budaya. Ini nanti harus merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

"Yang pasti harus sesuai dengan kultur budaya di daerahnya, aspek sosial dan sebagai bahan pembelajaran atau aspek pendidikan, "jelasnya.

Terpisah, Kadisporabudpar Fatimah Siregar yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, berdasarkan data yang mereka miliki ada 20 lokasi yang sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2010 untuk dijadikan cagar budaya.

"Berdasarkan UU Nomor 1 kan berusia 50 tahun lebih, itu yang kita berikan kepada DPRD," ucapnya, Minggu (31/7/2016).

Adapun 20 lokasi tersebut adalah Kantor Wali Kota Siantar yang berdiri sejak tahun 1920, eks Kantor DPRD (tahun 1920), Stasiun Kereta Api (tahun 1915), Taman Hewan (tahun 1935), Kampung Kerajaan Pulo Holang Pematang (tahun 1450), Gedung dan Kompleks Siantar Hotel (tahun 1920).

Selanjutnya Museum Simalungun berdiri sejak tahun 1940, Becak BSA (tahun 1940), Gereja HKBP (tahun 1908), Mesjid Raya Siantar, SMA Negeri 4 (tahun 1917), SMP Negeri 4 (tahun 1917), Gereja GKPS, Gereja Kalam Kudus (tahun 1920), STT HKBP Nommensen, gedung BRI Cabang Siantar, RSUD Djasamen Saragih, Rumah Sakit Tentara, SD Negeri Simarito dan Sekolah Taman Asuhan.

Fatimah menyebutkan, 20 tempat itu nantinya akan dibahas lagi di DPRD."Nanti itu dibahas lagi, belum tahu kita apakah semua yang akan dijadikan, kriterianya sesuai dengan UU Nomor 11," sebutnya mengakhiri.