Jakarta, hetanews.com – Surat pengunduran diri Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Pengunduran diri Nurhadi tersebut dikabarkan lantaran terkait kasus hukum yang menjeratnya.

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, surat pengunduran diri Nurhadi tersebut telah disampaikan kepada Presiden pada pekan lalu.

"Ketua MA telah secara resmi mengirim surat kepada Presiden. Surat tertanggal 22 Juli, yang menyampaikan bahwa Saudara Nurhadi sebagai Sekretaris Mahkamah Agung, mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 1 Agustus", ujar Pramono Anung kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Presiden, kata Pramono, telah memutuskan dan menyetujui permintaan pengunduran diri Nurhadi tersebut melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 80/TPA Tahun 2016. 
Surat tersebut telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 28 Juli 2016. Berlaku efektif terhitung 1 Agustus sesuai dengan permintaan Nurhadi selaku yang mengajukan pengunduran diri.

Pramono mengatakan, rencananya surat persetujuan Presiden akan diserahkan kepada MA dalam tempo dekat, karena masih perlu diundangkan dan diberikan nomor surat.

"Kalau dilihat dari proses pengajuan tanggal 22 Juli, persetujuan tanggal 28 Juli. Hanya butuh waktu enam hari, dan sudah selesai", terangnya.

Menyoal kekosongan jabatan Sekretaris MA sendiri, menurut Pramono, hal tersebut akan disesuaikan dengan mekanisme yang sudah diatur oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kami mengharapkan tidak terlalu lama. Sehingga kekosongan Sekretaris MA ini tidak lama. Pemerintah, juga Presiden mempersilahkan kepada Ketua MA atau jajaran MA, sebelum ada Sekretaris definitif bisa menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) nya terlebih dahulu,” harapnya.

Ketua MA akan mengajukan tiga nama melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA). Namun hingga saat ini belum diketahui siapa yang akan menjabat sebagai Sekretaris MA berikutnya. 

Sebelumnya, Nurhadi diduga terlibat dalam kasus suap di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas tersangka Panitera Sekretaris PN Jakpus Edy Nasution dan seorang swasta Dodi Arianto Supeno.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di kediaman dan ruang kerja Nurhadi di Gedung MA. Dalam penggeledahan di dua lokasi tersebut KPK menyita sejumlah uang dan dokumen yang diduga terkait suap. Bahkan KPK telah mencegahnya untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung tanggal 21 April 2016.