Siantar, hetanews.com - Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Siantar sebagian besar melakukan praktik jual beli seragam sekolah bagi siswa-siswi baru Tahun Ajaran (TA) 2016/2017. (Baca juga: SMA/SMK Negeri di Siantar ‘Paksa’ Orang Tua Siswa Beli Baju Seragam )

Dari informasi yang didapat, menyebutkan kalau praktek jual seragam dilakukan beberapa sekolah negeri seperti SMKN 1 Siantar Jalan Bali, SMKN 2 Siantar Jalan Asahan, SMAN 1 Siantar Jalan Parsoburan, SMAN 2 Siantar Jalan Patuan Anggi, SMAN 3 Siantar Jalan Pane dan SMAN 6 Siantar Jalan Cadika.

Dengan maksud hati ini menyeragamkan pakaian siswa-siswi mereka, tetapi kepala sekolah menyepelekan atau mengindahkan peraturan yang ada. Sekolah-sekolah ini jelas melanggar Peraturan Pemerintah Nomor (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan, pada pasal 181 dan 198 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 tahun 2014 Bab IV pasal 4.

(Baca juga: Harga Pasaran 125 Ribu, Sekolah di Siantar Jual Seragam 180 Ribu )

Ahmad Fakhri Hutauruk, dosen sekaligus pengamat pendidikan Sumatera Utara mengatakan kalau kebijakan "nyeleneh" dari para kepala sekolah SMA/SMK Negeri di Siantar untuk memperjual belikan seragam sekolah tersebut sangat disayangkan.

"Seharusnya, sekolah itu memberikan kebebasan kepada orangtua/wali siswa untuk membeli seragam sekolah di luar. Jangan jadi ada anggapan yang lain-lain dari masyarakat tentang sekolah itu," kata Ahmad Fakhri ketika dihubungi via seluler kepada hetanews, Kamis (28/07/2016).

Awak media ini sebelumnya menulusuri bahwa pakaian seragam sekolah dijual sekolah seharga Rp 180 ribu - Rp 200 ribu per stel. Sedangkan di pasaran, seragam sekolah itu dijual seharga Rp 125 ribuan. Ketika hal itu ditanyakan kepadanya, pengamat pendidikan ini menilai sudah melakukan praktik bisnis yang menguntungkan satu pihak.

"Kalau sudah menjual dengan harga setinggi itu, berarti sekolah sudah mencari keuntungan pribadi mereka. Hal itu jelas sudah memberatkan masyarakat yaitu orangtua/wali siswa.

Sekali lagi, sekolah jangan mengkoordinir orangtua/wali siswa untuk membeli seragam di sekolah mereka. Coba saja kita hitung-hitung, diambil selisih Rp 60 ribu dikalikan 500 orang, sudah berapa keuntungan mereka kan," tambahnya.

Terakhir, ia menilai bahwa kepala-kepala sekolah yang memang terbukti menjual seragam sekolah layak untuk diberikan sanksi. "Harus diberikan sanksi. Sanksinya yang cocok itu ditunda kenaikan golongan mereka. Kalau biasanya 2 atau 4 tahun naik golongan, ya ini ditunda sampai beberapa tahun lagi," tutup alumni Universitas Negeri Medan (Unimed) ini.