HETANEWS

EWI: Program Listrik 35 GW Terancam Gagal, Copot Sofyan Basir

Direktur EWI, Ferdinand Hutahaean. (foto : Edo Panjaitan)

Jakarta, hetanews.com - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mengatakan, dari awal penunjukan Sofyan Basir menjadi Direktur Utama PT PLN (Persero) sudah menuai kontroversi ketika Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memilihnya untuk menahkodai PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sebabnya, latar belakang Sofyan Basir hanya seorang bankir yang justru sangat tidak paham tentang kelistrikan memunculkan banyak pertanyaan, terutama dari kalangan praktisi dan pengamat di bidang kelistrikan. 

Menurut Ferdinand, penunjukan Sofyan Basir sejak awal dicurigai akan membawa PLN kepada rejim pasar bebas dan mengabaikan prinsip dasar PLN adalah bahwa BUMN yang mengemban amanah konstitusi, yaitu menguasai cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

“Sofyan Basir kita curigai akan membawa PLN menjadi BUMN yang mengejar keuntungan dengan mengabaikan prinsip pelayanan publik,” ujar Ferdinand Hutahaean dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (25/7/2016). 

Dikatakannya, sudah hampir dua tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berlangsung dan hampir dua tahun pula program besar Presiden Jokowi membangun listrik sebesar 35.000 MW atau 35 GW. Namun, PLN sebagai ujung tombak eksekutor kebijakan ini terlihat gamang dan tidak punya road map terukur untuk bagaimana menyukseskan program 35 GW tersebut. 

Hal ini pula, menurut Ferdinand, yang membuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meradang dan sempat menarik program 35 GW dari PLN, karena terlihat adanya tanda-tanda program tersebut akan gagal.

“Kegagalan program ini nantinya akan menjadi kegagalan pemerintah, bukan kegagalan PLN atau Sofyan Basir. Jadi yang akan dicap gagal itu pemerintah (Jokowi), bukan Sofyan Basir,” tegasnya. 

Ia lantas mempertanyakan mengapa pemerintah masih mempertahankan Sofyan Basir yang tidak paham kelistrikan dan tak bisa menyusun road map yang terukur dalam menyelesaikan program 35 GW tersebut.

“Ini yang harus dijawab Menteri BUMN. Jangan-jangan ini disengaja untuk menyabotase program kerja Jokowi. Presiden harus hati-hati terhadap intrik politik, terlebih Sofyan Basir ini adalah orang dari rejim masa lalu yang kini gemar mengritik rejim Jokowi,” tegasnya. 

Oleh karena itu, ia pun mengingatkan agar Jokowi harus segera mengevaluasi pelaksanaan listrik 35 GW yang sampai hari ini masih tidak jelas arahnya pelaksanaan tersebut, dan tak pernah dibuka ke publik berapa MW yang sudah mulai dibangun.

“Kenapa PLN terlihat sangat tertutup? Apa yang ditutupi? Bukankah program ini harus dipublikasi agar rakyat tahu sejauhmana capaian kinerja pemerintah?” tandasnya. 

Lebih lanjut, Ferdinand meragukan sepertinya ada yang aneh saat ini dari kinerja Dirut PLN. Bahkan, kabarnya jajaran direksi yang lain juga kurang senang dan dilarang bicara.

Menurutnya, hal larangan tersebut adalah bentuk arogansi dan otoriter. Padahal dari jajaran direksi yang lain, banyak yang lebih mampu dan lebih paham tentang seluk beluk pembangunan listrik dibandingkan daripada Sofyan Basir. 

“Sebaiknya Sofyan Basir segera dicopot dan diganti, karena yang bersangkutan adalah orang yang salah di tempat yang salah,” pungkas Ferdinand.

Penulis: edo. Editor: aan.