Jakarta, hetanews.com - Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan, klaim kemenangan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) hanya dari survei tujuh bulan sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI merupakan keyakinan yang amat prematur. Terlebih lagi karena sampai hari ini belum ada lawan Ahok yang sudah resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur DKI mendatang.

“Begitu juga klaim satu juta Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Ahok tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa Ahok pasti menang,” ujar Adian Napitupulu dalam keterangan persnya kepada hetanews, Kamis malam (21/7/2016).

Untuk itu, ia pun mengingatkan sebaiknya jangan terlalu fokus dan terlena pada hasil survei dan klaim 1 juta KTP,  karena politik tidak sesederhana demikian. 

Menurutnya, ada banyak faktor lain yang harus diperhatikan dan ikut menjadi penentu kemenangan di Pilkada DKI mendatang. “Dua faktor dan fakta yang akan ikut menentukan adalah komposisi etnis dan agama,” terangnya.
Lebih lanjut, Adian memaparkan komposisi atau populasi etnis Jawa (Jawa Tengah, Jogya, dan Jawa Timur) di DKI Jakarta ada sebanyak 35,16%, Betawi 27,65%, Sunda 15,27%, Tionghoa 5,53%, Batak 3,61%, Minang 3,18% Melayu 1,62%, dan sisanya etnis lain dari Papua, Dayak, Bugis, Maluku, Bali, hingga Aceh.

Sedangkan untuk komposisi agama, lanjutnya, 85,36% beragama Islam. 7,54%  beragama Kristen. 3,15% beragama Katolik, Hindu 0,21% Budha 3,13% dan Konghucu 0,06%.

Menurutnya, kedua komposisi tersebut dapat menentukan bagaimana tim masing-masing kandidat mampu mengelola, bersiasat dan mengatur taktik serta strategi kampanye pada dua faktor dan dua fakta di atas akan sangat menentukan siapa yang akan menjadi pemenang.

Meskipun Pilkada DKI masih tujuh bulan lagi, tapi menurutnya, bisa diprediksi bahwa kelompok sektarian akan menggunakan isu agama dan kelompok primordial mengunakan isu etnis. 

“Kelompok nasionalis dan pro demokrasi akan melawan kedua isu tersebut dengan argumentasi prestasi, kinerja, track record dan lain-lain yang senafas dengan nasionalisme dan demokrasi,” ujarnya.

Anomali Pilkada DKI

Lebih lanjut, Adian mengisahkan, pada tahun 2011 Ahok yang saat itu menjabat anggota Komisi II DPR RI dari Partai Golkar mengadu nasib dengan mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur DKI dari jalur perseorangan bersama dua Calon Gubernur jalur perseorangan lainnya yaitu, Faisal Basri dan Hendarman Soepandji. Dari ketiga calon perseorangan itu, hanya Ahok yang tidak lolos verifikasi, karena dukungan KTP tidak mencapai 100.000.

Gagal dari jalur perseorangan, akhirnya Ahok pindah ke Partai Gerindra lalu menjadi Calon Wakil Gubernur berpasangan dengan Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Antara bulan Januari hingga Februari 2012, survei awal menunjukkan bahwa Jokowi-Ahok hanya 6,5% berbanding jauh dengan calon petahana Fauzi Bowo-Nara yang saat itu surveinya masih di atas 70%.

Pada tanggal 19 Maret 2012, Jokowi-Ahok yang surveinya di bawah 10% lalu mendaftarkan diri ke KPU dengan diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Kemudian, tanggal 8 April 2012, Lingkaran Survei Indonesia merilis hasil survei yang mengunggulkan Fauzi Bowo-Nara 49,1% dan Jokowi-Ahok 14,4%.

Menyadari selisih survei yang sangat besar, maka PDI Perjuangan dan Gerindra beserta para relawan berjuang mati-matian untuk memutar balik hasil survei itu melawan dua calon perseorangan, Fauzi Bowo yang didukung 7 partai, Alex Nurdin yang difukung 11 partai serta Hidayat Nurwahid yang didukung PKS.

Selanjutnya, pada 11 Juli 2012 Pilkada DKI digelar dan hasil penghitungan suara Jokowi-Ahok mendapat 1.187.157 suara atau 34,05% dan Fauzi Bowo mendapat 1.476.648 atau 42.60%. Sementara calon perseorangan Faisal Basri mendapat 215.935 suara atau 4,98% dan Hendarji memperoleh 85.990 suara atau 1,98%, disusul Alex Nurdin yang didukung 11 partai hanya dapatkan 202.643 suara atau 4,67%, dan Hidayat Nurwahid 508.113 suara atau 11,72%.

Perolehan itu mengejutkan hampir semua lembaga survei yang umumnya menghitung Jokowi-Ahok kalah dari Fauzi Bowo-Nara. Sekitar 90% pengamat dan lembaga survei menyebut hasil Pilkada DKI Juli 2012 adalah anomali.

Head to Head

Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian memutuskan bahwa Pilkada DKI dilakukan dua putaran dan pasangan Jokowi-Ahok “head to head” dengan Fauzi Bowo-Nara.

“Di putaran kedua ini, tidak satu pun lembaga survei berani mempublikasikan hasil surveinya dengan alasan Pilkada Jakarta sangat dinamis sehingga survei pun tidak serta merta bisa menjadi rujukan,” ujar Adian.

Sulit Diprediksi

Di sisi lain, Adian menjelaskan, ada beberapa hal mengapa Pilkada DKI menjadi sulit diprediksi. Pertama, karena akses informasi di DKI Jakarta sangat cepat dan tanpa batas. 

Berdasarkan hasil survei bahwa 60% atau sekitar 6,5 juta dari 11 juta penduduk DKI adalah pengguna internet aktif seperti sosial media, media online, dan lain-lain, dengan durasi rata-rata dua jam per orang per hari. “Kedua, adanya pengelompokan politik dan ekonomi yang sangat beragam,” jelasnya.

Ketiga, lanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI yang mencapai Rp 63 triliun per tahun dan perputaran uang sebesar Rp 2.000 triliun per tahun atau 70% dari total perputaran uang di Indonesia, membuat posisi Gubernur DKI menjadi sangat penting untuk diperebutkan oleh semua kekuatan politik dan ekonomi. “Keempat, penduduk Jakarta sangat majemuk,” pungkas Adian mengakhiri.