HETANEWS

22 Pelajar SMKN 1 Tanjungbalai Diduga Jadi Korban Eksploitasi

SMK Negeri 1 Tanjung Balai Rumpun Perikanan.

Tanjungbalai, hetanews.com - Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai meminta penjelasan Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Tanjungbalai Rumpun Perikanan, Darma Kardun, terkait belum kembalinya 22 orang pelajar yang mengikuti praktek kerja industri (prakerin) selama 4 bulan dari 24 Januari hingga 24 Mei di Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali. 

Pasalnya, batas waktu prakerin telah lebih dua bulan dan keberadaan para siswa juga belum jelas diketahui. Sementara waktu prakerin sudah lewat dua bulan, tapi siswa belum juga dipulangkan.

“Dari laporan orang tua siswa, mereka ditahan dan dipekerjakan layaknya Anak Buah Kapal (ABK)  walau mendapat imbalan bervariasi. Itu namanya eksploitasi, bukan pelatihan," kata Ketua Komisi C, Ridwan Ritonga dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat DPRD Kota Tanjungbalai Selasa (12/7/2016).

Menurut Ridwan pemilihan Bali sebagai tempat praktek siswa sangat janggal. Pasalnya, kalau hanya sekedar praktek di perusahaan tangkap ikan, seharusnya Tanjungbalai  bisa dijadikan tempat prakerin karena memiliki banyak perusahaan tangkap ikan.

"Kurang apa banyaknya perusahaan tangkap ikan di Tanjungbalai. Kenapa mesti jauh jauh ke Bali. Kalaupun harus di luar wilayah Tanjungbalai, ada Belawan dan Sibolga berada di wilayah perairan yang memiliki banyak perusahaan tangkap ikan, dimana jarak tempuhnya dekat dari Tanjungbalai," ujarnya.

Selain mudah dikontrol, lanjutnya, ini juga tidak memberatkan orang tua karena harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 2,6 juta. “Lagi pula kenapa harus melalui jasa perusahaan (CV Prila) untuk menempatkan siswa magang sehingga sekolah harus mengeluarkan uang sebanyak Rp 500 ribu untuk menambah biaya hidup setiap siswa selama praktek di Bali," imbuhnya.

Menanggapi pernyataan itu, Darma Kaldun mengatakan, bahwa pemilihan Bali  semata mata karena untuk meningkatkan mutu pendidikan lulusan SMKN 1 Tanjungbalai. Karena, Bali memiliki perusahaan tangkap ikan dengan cara kerja modren.

Selanjutnya, supaya para siswa mudah diterima, menggunakan jasa CV Prila untuk mendistribusikan para siswa ke perusahaan - perusahaan tangkap ikan yang berada di Bali. "Saya mendapatkan rekomendasi dari beberapa kepsek yang  telah menggunakan jasa CV Prila. Menurut saya hasilnya bagus," kata Darma.

CV Prila merupakan perusahaan jasa yang berkedudukan di Bali sebagai perusahaan jasa penyalur siswa yang memiliki klien sebanyak 54 SMK dari berbagai daerah. "Jadi, ada 2 perusahaan tangkap ikan yang digunakan CV Prila sebagai tempat praktek magang bagi 37 orang siswa yang mengikuti prakerin, yakni Perusahaan tangkap ikan Sumber Nelayan dan Bandar Nelayan,” sebutnya.

Dia membantah bahwa para siswa telah dipekerjakan oleh kedua perusahaan tangkap ikan tersebut . "Kalau praktek  menangkap ikan, ya memang harus ikut menangkap ikan. Jadi bukan dipekerjakan. Kalau diberi imbalan, seharusnya lebih baik. Belajar tapi dapat hasil," dalilnya

Terhadap ke 22 siswa yang belum kembali dan belum diketahui keberadaannya, Darma telah pergi ke Bali untuk meminta pertanggung jawaban CV Prila untuk memulangkan para siswa, karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Kemudian kata Darma, CV Prila telah menyurati perusahaan Sumber Nelayan pada Rabu (25/5/2016), memohon supaya memulangkan para siswa. Namun sampai sekarang belum ada balasan dan tindak lanjut dari perusahaan terhadap persoalan tersebut. "Jadi, siswa yang belum pulang itu, siswa yang praktek di Sumber Nelayan," katanya.

Usai mendengar pernyataan Darma, Sekretaris Komisi C Herna Veva meminta peserta rapat dari pihak Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perikanan dan Kelautan dan Asisten I mewakili Sekda Kota dan orang tua supaya memikirkan cara untuk memulangkan siswa. "Lebih baik kita fokuskan saja dulu untuk mencari tau keberadaan siswa dan memulangkannya," kata Herna.

Dirinya meminta Pemko Tanjungbalai supaya mencari cara untuk mencari dan memulangkan para siswa sekaligus mengakomodir segala kebutuhan dalam proses tersebut. "Tolong dibantu pak Asisten. Bagaimanapun para siswa harus bisa kembali dengan selamat," ujarnya.

Asisten I Pemko Tanjungbalai Abdul Hayyi mengatakan, akan menyampaikan persoalan itu kepada Wali Kota Syahrial. "Nanti akan saya sampaikan kepada pak wali kota. Saya yakin akan ada solusinya," ucapnya

Abdul mengimbau para orang tua siswa supaya tetap tenang sambil berusaha dan berdoa bersama sama supaya tidak terjadi sesuatu yang buruk terhadap para siswa.

RDP ini merupakan tindak lanjut tuntutan para orang tua siswa yang mengadu ke Komisi C, Senin (11/7/2016) supaya membantu memulangkan anak – anak mereka.

Para orang tua merasa khawatir karena anak mereka dibawa perusahaan tangkap ikan berlayar ke perairan laut Merauke dan ada hingga ke perairan laut Australia.

Penulis: heru. Editor: aan.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.