Catatan: Ombis (Om Bismar Siahaan)

Siantar, hetanews.com - Siantar saat ini menjadi kota yang kehilangan induk. Kehilangan induk dalan artian seperti kehilangan seorang pemimpin yang bisa memimpin kota ini sampai 5 tahun kedepan.

Kenapa Siantar dikatakan kota kehilangan induk? Hal itu terjadi akibat pesta demokrasi memilij Wali Kota dan Wakil Wali Kota Siantar periode 2015 - 2020 tak kunjung dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat akibat adanya persoalan untuk mendapat kekuatan hukum tetap bagi salah satu pasangan.

Sejenak mengupas arti judul "Marlomba Jugul" atau isitilah saling bersikeras, penulis seakan membuat sebuah pemikiran terhadap KPUD, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), serta pasangan calon sama - sama tak mau kalah untuk persoalan hukum. Dengan perkataan bahwa keadilan akan didapat dari hukum.

Mungkin saja bisa didapat keadilan dan juga tidak sama sekali. Karena hukum masih identik dengan namanya politik lobi, yang artinya semua bisa diatur, asal ada lobi antara pelapor dengan pemegang hukum.

Kita bisa melihat dari persoalan hukum yang menggagalkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Kota Siantar ini. Bermula saat akan pemilihan digelar 9 Desember 2015 lalu, KPUD Siantar secara tidak langsung mencabut hak salah satu pasangan untuk digugurkan menjadi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Siantar.

Tak mau mundur dan merasa sudah melengkapi berkas, maka pasangan calon menggugat perkara ini ke Panwaslih Siantar, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN Medan). 

Pasangan yang menggugat sudah dimenangkan dan dinyatakan berhak untuk ikut sebagai calon peserta Pilkada Siantar. Namun KPUD merasa sebagai pengatur untuk pasangan calon kembali memberikan "perlawanan" dengan banding terhadap putusan yang tak tahu kapan akan disidangkan.

Nah kalau lah nanti banding memenangkan KPUD, akan kah pasangan itu akan legowo tidak ikut bertarung dalam pemilihan. Pasti tidak, karena pasangan dimaksud akan terus bertarung sembari memberikan lobi terhadap penegak hukum agar dimenangkan di lembaga peradilan.

Yang paling lucu dan sangat membodohkan lagi, ternyata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Siantar hanya sebagai penonton pertandingan untuk pertarungan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kalau ditanyai kapan akan berlangsung Pilkada Siantar? paling hanya dijawab dengan kalimat "saat ini kan ada masalah hukum ya ditunggu saja" yang mungkin jawab dari DPRD Siantar.

Penulis juga mempunyai hak yang sama dalam pemungutan suara, sehingg menanggapi hal ini mencoba memberikan solusi kepada seluruh komponen baik KPUD, Panwaslih, para pasangan calon kepala daerah dan DPRD, sebaiknya menghilangkan egois masing - masing, mari saling menghargai keputusan, serta mencari jalan keluar dari kebuntuan politik saat ini di Siantar.

Ini agar Siantar bisa menjalankan sebuah pemerintahan yang mengatasnamakan "Dari Rakyat Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat". Jangan dari partai politik (parpol) untuk kepentingan politik dan mendapat untung pribadi dari uang rakyat. "

Salam hangat, mari bersatu untuk mengadakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Siantar periode 2015 -2020.