HETANEWS

Pospol Pasar Horas Amankan Pengutip Bongkar Muat Anggota SBSI 1992

Tonni duduk (pakai topi) diapit Kapospol Pasar Horas Aiptu Pitra Jaya (baju merah) dan sejumlah personil polisi. (foto : Tumpal Tanjung)

Siantar, hetanews.com - Berdalih kutip retribusi, Tonni Hasibuan (30) diamankan personil Pos Polisi (Pospol) Pasar Horas, Kecamatan Siantar Barat. Tonni dilaporkan seorang perempuan, Rusiati (67), pedagang yang mengaku kerap dikutip biaya bongkar muat.

Informasi diperoleh, Rusiati tak terima lantaran tiap kali mengantar barang dagangannya ke Pasar Horas selalu dikutip Tonni sebesar Rp 10 ribu. Terakhir, Kamis (30/6/2016), Rusiati mengantarkan barang dagangannya di Jalan Thamrin, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat persis dekat Pasar Horas.

Disitu, Tonni yang mengaku anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 menghampiri mobil pickup korban dan meminta uang bongkar muat tanpa ada membantu bongkar muatan.

Rusiati warga Desa Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir ini kemudian melaporkan hal itu ke Pospol Pasar Horas, tak jauh dari lokasi pengutipan.

Bukti kwitansi yang diamankan.(foto: Tumpal Tanjung)

"Korban merasa keberatan karena setiap mengantar dagangan dikutip Rp 10 ribu dengan tanda selembar kwitansi. Setelah kita kroscheck kutipannya tidak resmi. Apalagi cuma meminta uang tanpa membantu bongkar," tegas Kepala Pos Polisi Pasar Horas (Kapospol) Aiptu Pitra Jaya.

Pitra bersama personil Bhabinkamtibmas Bripka Riswandi Ginting dan anggota Sat Lantas Polresta Siantar, kemudian menjemput pelaku yang masih berada di lokasi pengutipan. "Dia (Tonni) sudah kami serahkan ke Polsek Siantar Barat untuk diproses lebih lanjut," kata Pitra.

Penulis: bt. Editor: aan.
Komentar 3
  • Andi Yap
    baguslah klau pemerintah dah mengambil tindakan. Serikat sprt itu semuanya harus dihapuskan,soalnya bukan nya mau kerja..cuman melayangkan surat kwitansi saja utk minta uang. Di perluasan juga ada pak polisi serikat buruhnya. Tolong ditindak lanjuti
  • Uti Pro Sumut
    kontribusi uang apakah utk pemerintah atau organisasi ybs atau individu ybs, kalau utk pemerintah jelas ada perda, kalau utk organisasi jelas anggaran organisasi ada di kesbangpol kab kota, kalau utk individu udah pasti pemerasan bernuansakan premanisme. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memberikan sanksi baik utk atas nama organisasi maupun individu ybs.
  • Herman Ripin
    Di pasar dwikora jln patuan nagari( parluasan) paling banyak yg sprti begitu. Coba ditindak pak Polisi. Tiap hari pasti nampak,