Medan, hetanews.com -  DPRD Sumatera Utara  meminta Pemkab Tapanuli Selatan  (Tapsel) agar meninjau ulang kembali penggusuran lahan dan pembongkaran makam leluhur warga Desa Janji Mauli, Kecamatan Sipirok. Alasannya, pembangunan kantor tersebut dinilai melanggar aturan.

Ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumut dipimpin Ketua Komisi A Sarma Hutajulu bersama warga Desa Janji Mauli didampingi Liston Hutajulu selaku Ketua DPD Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumut, Ketua Pembina Pospera Sumut Niko Demus Sitanggang, Wakil Bupati Tapsel, Dandim 0212 Tapsel, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provsu, BPN Tapsel, Kapolres Tapsel, Dinas Kehutanan (Dishut) Tapsel dan Kepala Desa Janji Mauli, kemarin.

Warga Janji Mauli, Bangun Simorangkir menuturkan, mereka dirugikan dan merasa tidak nyaman atas pembongkaran kuburan leluhur yang diperuntukkan pembangunan kantor Bupati yang baru oleh Pemkab Tapsel. Alasannya, akibat dari Surat Keputusan (SK) Nomor  244/Menhut II/2011 yang merupakan turunan dari suatu SK 44 Menhut II/2005 tentang penunjukan di kawasan hutan di Sumut.

Ia menilai, kehadiran surat tersebut telah menghambat kegiatan masyarakat yang pembangunan ekonominya tergantung pada pertanian yang dikelola secara turun temurun secara ulayat dan adat. Bahkan, sampai ke pembongkaran kuburan leluhur masyarakat yang sudah ada di sana sejak ratusan tahun lalu.

"Saya merasa sedih. Kuburan orang tua dipindahkan tanpa sepengetahuan saya. Sebelum merdeka orang tua kami sudah dikuburkan di sana. Indonesia ini negara hukum, saya minta tolong kepada Pemkab Tapsel, rumah saya jual supaya bisa menebus kuburan orang tua. Gara -gara kekejaman pemkab, abang saya pun meninggal memungkiri dibongkarnya kuburan orang tua kami," sebut Jumaida Siregar warga lainnya sambil menangis.

Sarma Hutajulu selaku pimpinan sidang melempar pertanyaan kepada Pemkab Tapsel. Asisten I Pemkab Tapsel, Hamdan Z Harahap mengatakan, terkait dengan apa yang dipersoalkan bahwa tahun 2007 dimekarkan menjadi 2 kabupaten. Kemudian, di dalam Undang - Undang (UU), ibukota Tapsel yangg selama ini ada di Sidempuan maka dipindahkan ke Sipirok sesuai survei. "Sehingga atas dasar itu, Pemkab Tapsel harus keluar mencari perkantoran," sebut Hamdan.

Sarma pun kembali menanyakan status pembangunan perkantoran tersebut. Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Sumut, marga Damanik mengatakan, karena sepanjang wilayah itu belum clear and clean, pihaknya tidak mengeluarkan atas hak di perkantoran itu untuk dibangun. Dan benar, pembangunan kantor tersebut bukan seizin BPN Tapsel dan Provsu. Sehingga pada RDP tersebut Pemkab Tapsel dinilai jelas melanggar aturan, karena mendirikan bangunan yang bukan di atas haknya.

Sarma pun menegaskan kembali, agar segala bentuk penggusuran dihentikan. Dia meminta agar dibentuk tim untuk meninjau ulang pembangunan kantor bupati yang mengorbankan masyarakat.

Sementara Niko Demus Sitanggang dengan tegas menyatakan pihaknya menolak pembongkaran makam leluhur warga Desa janji Mauli tersebut.

Sutrisno Pangaribuan selaku anggota dewan yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tapsel juga menilai Pemkab Tapsel melakukan pelanggaran. Selain membangun tanpa ada sertifikat dari BPN, dia menilai ada juga penyalahgunaan anggaran. 

"Dalam rangka realisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh melanggar hukum. Jadi kalau ada anggaran baik dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan lainnya yang digunakan, dalam pembangunan kantor bupati ini seharusnya dipastikan bersih dari masalah yang dibuktikan oleh surat dari BPN. Jadi ini sangat mungkin juga kita telusuri adanya penyalahgunaan anggarran," ujar Sutrisno.

Ketua DPD Pospera Sumut, Liston Hutajulu yang mendampingi warga Desa Janji Mauli  menyatakan, secara kepemilikan, bahkan sebelum Indonesia merdeka, makam leluhur warga sudah ada di sana. Dia menyatakan, akan tetap mendukung perjuangan warga yang konkritnya mempertahakan makam leluhurnya agar tidak direlokasi.

Pihaknya juga akan mendampingi masyarakat menggugat kembali Pemkab Tapsel. Alasannya, Pemkab Tapsel mendirikan bangunan tanpa memiliki sertifikat yang sah dari BPN, sehingga merugikan masyarakat secara moril dan materi.