HETANEWS

Ini Rekomendasi DPRD Siantar Tanggapi LHP BPK

kantor DPRD Siantar

Siantar, hetanews.com  - DPRD Kota Siantar, Kamis (23/6/2016) melakukan Rapat paripurna ketiga dengan agenda membacakan rekomendasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) terhadap laporan keuangan Pemko Siantar Tahun Anggaran (TA) 2015.

Sebelum rekomendasi tersebut di keluarkan terlebih dahulu DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan soal LHP BPK tersebut. Kemudian Pansus mengeluarkan rekomendasi.

Selanjutnya hasil rekomendasi Pansus tersebut kemudian dibahas di Rapat Gabungan Komisi (RGK) DPRD Kota Siantar untuk menjadi rekomendasi DPRD Kota Siantar.

Hasil rekomendasi DPRD tersebut ada 9 yakni:

1.  Pemko Siantar diharapkan dapat menyajikan nilai aset dalam neraca aset sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemko Siantar agar melakukan pelelangan aset yang sudah layak dilelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan penghapusan aset yang tidak memiliki bukti fisik namun nilai ekonominya masih dituliskan dalam neraca aset.

3. Pemko Siantar melalui DPPKAD dan UPTD PBB P2, agar melakukan kordinasi dengan KPP Pratama. Untuk verifikasi dan validasi data nilai piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp 27.212.188.164.

4. Pemko Siantar diharapkan dapat membuat kebijakan tentang sistem pengendalian yang memadai terhadap pengelolaan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).

5. Pemko Siantar bertanggungjawab untuk menyelesaikan hutang piutang pada eks Dinas Pasar. Piutang pada eks Dinas Pasar merupakan penyertaan modal kepada PD Pasar Horas Jaya Kota Siantar.

6. Pemko Siantar agar segera menindaklanjuti temuan temuan yang ada dalam LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas laporan keuangan tahun anggaran 2015 untuk diselesaikan dengan baik sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

7. Tim Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara dan Daerah (TPKND) agar meningkatkan penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK RI sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan melaporkannya kepada DPRD Siantar.

8. Agar P membuat sertifikat tanah atas aset tetap Pemko Siantar yang bersertifikat sebanyak 398 bidang dan ruas.

9. Kekurangan penagihan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika(Dishubkominfo) yang dilaksanakan oleh pihak ketiga senilai Rp 1.100.500 supaya ditingkatkan. Penagihannya oleh Dishubkominfo.

Penulis: tom. Editor: aan.