Simalungun, hetanews.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan Penggelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Mixnon Andreas Simamora menyatakan adanya utang pemkab pada pihak ketiga sebesar Rp 170 miliar.

Baca: (Pemkab Simalungun Miliki Utang Rp 170 Miliar pada Pihak Ketiga).

Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPRD Simalungun Bona Uli Rajagukguk mengkritik keras kebijakan pemkab tersebut. “Sudah gawat itu Pemkab Simalungun masa berani membuat pengerjaan (pemborongan) pembangunan, tapi tetap berhutang,” sebut Bona saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jumar (17/6/2016).

Menurutnya, ini tetap saja nanti pembayarannya yang dibebankan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun. Bona menilai, jika masyarakat Simalungun juga yang terkena imbasnya. “Karena yang kita lihat penggunaannya bersumber dari uang masyarakat melalui pembayaran pajak daerah,” sebutnya.

Politisi dari PKPI ini menduga ada penggelapan dana alokasi pembayaran untuk sebuah proyek dari APBD yang dilakukan oknum Dinas PPKAD sebagai penanggung jawab. “Kasihan para rekanan (pemborong) yang pekerjaannya sudah hampir selesai malah pembayaran yang belum tuntas,” sebutnya.

Bona juga sepedapat jika Pemkab Simalungun mempublikasikan rincian pembayaran utang pada pihak ketiga itu secara terbuka, sehingga masyarakat Simalungun dapat mengetahuinya.

“Saya nilai hal itu perlu dilakukan Pemkab Simalungun, agar masyarakat maupun DPRD bisa mengetahuinya kemana saja dan untuk apa saja utang bisa mencapai Rp 170 milar terhadap pihak ketiga,” paparnya mengakhiri.