HETANEWS
CITIZEN JOURNALISM

Usut Dana Program Kesehatan dan Kemensos di Simalungun

Aksi demo warga di kantor Dinas Kesehatan Simalungun. (foto : Dani)

Simalungun, hetanews.com – Berbagai program kesehatan dan Kementrian Sosial (Kemensos) di Kabupaten Simalungun dinilai masih kurang berpihak, sehingga dituntut transprasi penggunaan dananya selama ini.

Forum Masyarakat Miskin (Formikom) mempertanyakan anggaran program kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Simalungun, melalui aksi demo bersama warga dari Kecamatan Jorlang Hataran dan Dolok Panribuan, Kamis (16/6/2016).

Dalam aksi Formikom yang dikordinir Lipen Simanjuntak ini mendatangi kantor Dinkes dan Dinas Sosial (Dinsos). Pihaknya mempertanyakan pada kedua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimaksud terkait perhatiannya terhadap warga kurang mampu di kedua kecamatan tersebut.

Menurut Lipen, Pemkab Simalungun diduga tidak memperdulikan bidang kesehatan bagi masyarakat di daerah itu. Karena diketahui kurang lebih 50 ribu jiwa warga Simalungun hidup dibawah garis kemiskinan dan belum memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Kami meminta agar pihak terkait mengusut program dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebesar Rp 23.449.620.430.  Pengadaan obat - obatan dan perbekalan kesehatan sebesar Rp 10.339.775.955,” sebut Lipen.

Salah seorang warga Jorlang Hataran menyuarakan aspirasinya mengenai keluhan program kesehatan di Simalungun. (foto: Dani)

Pihaknya juga mempertanyakan biaya program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Rp. 1.926.365.200. Program biaya perbaikan gizi masyarakat Rp.376.181.800. Program penanggulangan penyakit menular Rp 2.003.404.350. Yang terakhir program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak sebesar Rp. 1.573.741.400.

Formikum juga mempertanyakan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kemensoso banyak mengalokasikan dana untuk wilayah Kabupaten Simalungun.

“Diantaranya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dana lanjut usia (lansia) dana cacat, dana Kelompok Usaha Bersama (Kube), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos) rumah tidak layak huni yang diduga hanya dinikmati oleh para oknum pegawai Dinsos Simalungun,” papar Lipen.

Dia menambahkan tahun 2015 Kemensos mengucurkan dana Kube lebih kurang Rp 1 miliar yang seharusnya dikucurkan pada 50 kelompok. Namun disinyalir hanya dibagikan pada kelompok yang notabene para oknum pegawai Dinsos pada 25 kelompok  atau sebesar Rp 500 juta per kelompok .

Seperti di Kecamatan Jorlang Hataran, khususnya di lingkungan domisili mantan Kadis Sosial Sanur Sianipar. Ini juga terjadi di Bosar Galugur  Kecamatan Tanah Jawa, program dana Kube diberikan pada kelompok hanya di lingkungan domisili pegawai Kemensos benama Riama Siahaan.

Formikom juga meminta agar diusut dana rehabilitasi kesejahteraan sosial sebesar Rp 121.446.800, termasuk mengevaluasi pegawai Dinsos dan oknum lainnya yang tidak melaksanakan program pendataan secara maksimal, sehingga bantuan untuk rakyat miskin sering terjadi salah sasaran.

Tuntutan yang sama juga diarahkan pada sejumlah SKPD yakni, Dinas Pendidikan (Disdik) Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagori (BPMN). Ini terkait kinerja para pejabat dan pegawai mengenai penyaluran sejumlah program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya di Simalungun.

Penulis: dicky. Editor: aan.