HETANEWS
CITIZEN JOURNALISM

Ini Jeritan Warga Jorlang Hataran yang ‘Diabaikan’ Pemkab Simalungun

Rosdiana br Damanik bersama putrinya yang mengalami lumpuh, Dame br Nainggolan. (foto : Dani)

Simalungun, hetanews.com - Forum Orang Miskin (Formikom) Kabupaten Simalungun melakukan aksi damai di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos), Kamis (16/6/2016).

Dalam aksi kali ini, Formikom menghadirkan salah seorang warga Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Rosdiana br Damanik (55) yang menumpahkan kepiluannya sebagai warga tak mampu.

Kehadiran janda 4 anak ini didampingi putrinya Dame br Nainggolan (21) yang mengalami kelumpuhan selama 10 tahun. Ini akibat Dame sekira 10 tahun lalu jatuh ke sungai saat masih bersekolah di Sekolah Dasar (SD). Karena tak sanggup untuk berobat, akibatnya korban lumpuh hingga saat ini.

Rosdiana mengaku, selama ini menumpang hidup di kantor UPT PDAM Tirtauli di Tigabalata. Dirinya menyebutkan belum pernah menerima bantuan atau diberikan perhatian dari Pemkab Simalungun melalui dinas terkait.

Dalam aksi itu, Formikom menyampaikan masalah warga miskin di Kecamatan Jorlang Hataran mengenai pelayanan kesehatan. Ini termasuk adanya aksi pungutan liar (pungli) dilakukan bidan desa dan kepala puskesmas (kapus).

“Anak saya yang pertama pernah bekerja di Kantor Kecamatan Jorlang Hataran sebagai honor kebersihan dan mengabdi sudah lebih dari 7 tahun. Namun Camat nya bermarga Saragih memecat anak saya tanpa diberikan pesangon,” papar Rosdiana.

Dirinya mempertanyakan janji Bupati Simalungun, JR Saragih yang akan mensejahterakan warganya. “Hingga saat ini kami masih kelaparan,” jelasnya.

Sejumlah warga Jorlang Hataran melakukan aksi damai di kantor Dinas Kesehatan Simalungun.(foto: Dani)

Sementara Kadis Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Simalungun, Jan Maurisdo Purba berjanji akan memberikan pelayanan khusus pada keluarga Rosdiana.

Dirinya juga akan memproses mengenai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada warga yang berunjuk rasa dibawah naungan Formikom, asalkan segera menyerahkan sejumlah persyaratannya yakni Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Pendudukan (KTP).

Jan Maurisdo menuturkan, akan menegur anggotanya yakni bindes dan kapus yang menurut Formikom terjadi aksi pungli bagi warga kurang mampu.

Penulis: dicky. Editor: aan.