Siantar, hetanews.com - Jadwal pembukaan rapat paripurna III tahun 2016, dalam pembahasan dan pembentukan komposisi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Siantar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) Provinsi Sumatera Utara atas laporan keuangan Pemko Siantar TA 2015 yang mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dilangsungkan Rabu (15/6/2016).

Rapat yang berlangsung di Gedung Harungguan DPRD Kota Siantar ini mengalami kemoloran. Berdasarkan jadwal yang direncanakan, rapat akan dibuka pukul 09.00 WIB. Namun rapat akhirnya dimulai pukul 11.30 WIB.

Agenda rapat kali ini adalah untuk melakukan pembentukan Pansus untuk LHP BPK tersebut. Berikut nama-nama anggota Pansus DPRD Kota Siantar untuk LHP BPK, dari Fraksi Demokrat Togar Sitorus, Ronal Tampubolon, Fraksi Golkar Rini Silalahi dan Hendra Pardede, Fraksi PDI - Perjuangan Daniel Manangkas Silalahi dan Hotman Kamaludin Manik, Fraksi PAN Pembangunan Sejahtera Boy Paradi dan Kiswandi, Fraksi Gerindra Hotmaulina Malau dan Fraksi Nasdem Tongam Pangaribuan.

Rapat sempat diskors untuk menentukan komposis pimpinan Pansus. Akhirnya terpilih sebagai Ketua Pansus Rini Silalahi, Wakil Ketua Boy Paradi Purba dan Sekertaris Togar Sitorus.

Usai paripurna, Rini ketika dikonfirmasi wartawan menyatakan akan berupaya dalam kepercayaan yang diberikan. “Pastinya nanti kami akan konfirmasi kok. Beri kami waktu ya sampai tanggal 22 ini,” ucapnya.

Terpisah, mantan Wali Kota periode 2010 – 2015, Hulman Sitorus saat diminta tanggapannya atas hasil LHP BPK RI Provsu yang menetapkan Kota Siantar WDP, menyebutkan hal tersebut adalah hal yang biasa, kecuali disclaimer.

“Biasanya itu WDP. Memang kemarin Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sekarang WDP samanya, sama - sama pengecualian,” katanya sambil bercanda.

Hulman juga menyebutkan biasanya Siantar dengan pengeculian hanya masalah asset. “WDP itu kan wajar dengan pengecualian, ‘dengannya’ itu kan ada banyak hal. Biasanya Siantar itu ‘dengannya’ itu yah masalah aset,” sebut Hulman.