Tobasa, hetanews.com – Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), jika Aparatur Sipim Negara (ASN) dilarang sebagai pelaku kegiatan isntansi dan organisasi lain atau dobel status (rangkap jabatan).

Hal ini sepertinya diabaikan oknum guru PNS di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) Roselly Simanjuntak.

Ini bermula dari temuan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait Koordinator Yayasan Bona Pasogit Sejahtera, Roselly  Simanjuntak rangkap jabatan. Hal ini sudah berlangsung beberapa tahun sebelumnya.

Diduga oknum PNS itu melanggar ketentuan pasal 48 Undang – Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang penyalahgunaan dan jabatan untuk memperkaya diri, sehingga mendapat honor dari jabatan Koordinator Yayasan dan gaji sebagai PNS.

Namun sepertinya Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Tobasa Lalo H  Simanjuntak terkesan ‘tutup mata’. Demikian juga halnya dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tobasa, Kasten Panjaitan.

Untuk mencari perimbangan berita dan kejelasan pelanggaran ASN ini, sejumlah media bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menemui Roselly di SMPS Bonapasogit Sejahtera, Kecamatan Parmaksian, Rabu (15/6/2016).

Namun disayangkan, tenaga pendidik sertifikasi ini tidak menghiraukan kehadiran para wartawan dan LSM. Roselly tidak bersedia dikonfirmasi mengenai rangkap jabatan, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penganiayaan salah seorang siswi yang terjadi di SMPS Bonapasogit Sejahtera.

Sebelumnya masalah penggunaan dana BOS ini telah dikofirmasi melalui Kepala Sekolah (Kepsek) SMPS Yayasan Bonapasogit, Immanuel Simangunsong. Namun konfirmasi ini menimbulkan polemik yang panjang, pasalnya Immanuel mengajak para wartawan berduel.

Saat wartawan mencoba konfirmasi ke Koordinator Yayasan yang  disinyalir sebagai pengelola dana BOS di sekolah itu, harus berbenturan dengan sikap arogan Roselly.

Menyikapi ini sejumlah awak media menduga penyaluran dana BOS di sekolah itu sarat penyimpangan. Ini karena media tidak diijinkan untuk melihat buku perpustakaan yang dianggarkan dari dana BOS, papan informasi tidak tersedia dan sumber dana yang tumpang tindih

Meski sebelumnya Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Parmaksian, Albert Panjaitan menyarankan agar pihak sekolah dan yayasan menyambut baik kehadiran para media, namun hal itu juga tidak membuahkan hasil.

Para wartawan yang menunggu seharian untuk bertemu dan konfirmasi dengan Roselly, namun hingga sore hari bersangkutan tidak bersedia dikonfirmasi. Roselly hanya duduk manis bersendau gurau bersama beberapa staf nya di ruang tamu sekolah.