HETANEWS

BKD DPRD Humbahas Belum Temukan Pelanggaran Kode Etik Ramses Lumban Gaol

Aksi demo warga di kantor DPRD Humbahas beberapa waktu lalu. (foto : Akim Purba)

Humbahas, hetanews. com - Diduga melanggar kode etik, salah seorang anggota DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas), Ramses Lumban Gaol dilaporkan ke Badan Kehormata Dewan ( BKD ), beberapa waktu lalu untuk diberikan sanksi.

Hal ini membuat puluhan warga Humbahas mengatasnamakan Aliansi Pemuda Pemudi Rakyat Humbang Hasundutan ( AP2RH ) melakukan aksi demo di kantor DPRD Humbahas, kemarin.

Dalam aksi itu, orator AP2RH Daniel Pasaribu mengatakan, sebagai anggota DPRD Humbahas periode 2014-2019 dari PDI -Perjuangan, Ramses telah melakukan pekerjakan proyek jalan usaha tani dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) sepanjang 500 meter yang sumber dananya dari Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2015.

“Ramses telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2015 pasal 11 ayat 3 tentang tata tertib dan kode etik anggota DPRD. Ini termasuk melanggar pasal 400 ayat 2 Undang - Undang (UU) RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.," sebut Daniel.

Saat itu Ketua Badan Kehormatan Dewan ( BKD ) Martini Purba mengatakan, atas pengaduan yang di sampaikan masyarakat dan AP2RH, pihaknya akan bekerja maksimal. Menurutnya, jika di temukan pelanggaran kode etik, maka pihaknya akan membuat rekomendasi tegas terhadap bersangkutan.

Sebelumnya, Martini Purba menerangkan bahwa pihak Dinas Tarukim dan Dinas Prasarana Wilayah (Praswil) sudah di panggil untuk dimintai keterangan. Senin (13/6/2016), BKD juga mengundang Finantius Purba ( 60) didampingi Firman Tobing (35) sebagai pengadu untuk dimintai keterangan.

“Kita sudah memanggil Dinas Tarukim dan Praswil, termasuk si pengadu  untuk dimintai keterangan agar diproses dulu. Mengenai titik temunya kita belum mendapatkan, nantilah disampaikan. Kita hanya minta keterangan dulu, bukan sidang. Saya tidak mau berandai - andai.BKD kemarin sudah sidang dan belum ada titik temunya, jadi susah kita untuk menyampaikannya,” ujar Martini kepada hetanews.

Sementara Firman Tobing meminta pihak BKD untuk menghadirkan saksi - saksi yang menguatkan pengaduan pelapor. Pemanggilan terhadap pengadu dalam konteks persidangan sebagai mana diatur dalam Peraturan DPRD Humbahas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara BKD Masa Jabatan 2014-2019 pasal 15 poin 3.

“Belum ada keputusan, hanya mendengarkan dan meminta BKD agar menghadirkan saksi - saksi yang menguatkan pengaduan pelapor. Sesuai pengakuan BKD, mereka sudah mendapat penjelasan dari pihak Tarukim bahwa memang benar di Desa Sipitu Huta, Dolok Nabolon, Kecamatan Pollung ada pekerjaan proyek yang ditampung di P- APBD TA 2015 senilai Rp190 juta. Begitu juga di Dinas Praswil TA 2016 sebesar Rp 200 juta dan itu sudah dikerjakan CV Mega Pratama,” sebut Finantius, Selasa (14/6/2016).

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tarukim, Renward membenarkan adanya pekerjaan CV Mega Pratama di tampung di P-APBD 2015. “Kemarin kita dipanggil BKD, saya dan kepala dinas (kadis) menunjukkan berkas CV Mega Pratama dan memang nama Ramses Lumban Gaol ada di sana,” tukas Renward.

Dia menambahkan, nama Ramses Lumban Gaol memang ada di berkas itu, dan pada tahun 1999 menjabat sebagai Direktur Utama CV Mega Pratama. “Perusahaan itu dulunya milik Ramses Lumban Gaol, setelah anggota dewan, dialihkan pada anaknya Andrei Haratua Lumban Gaol,” terangnya.

Penulis: akim. Editor: aan.