Simalungun, hetanews.com – Penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun dalam kasus dudgaan korupsi dana Bansos senilai ratusan miliar di wilayah Simalungun, terkesan lamban.

Sejak diusut 30 Januari 2016 hingga pertengahan Juni 2016, pihak kejaksaan telah memeriksa sekitar ratusan orang termasuk peneriman dana Bansos TA 2012 – 2014, namun belum juga menetapkan tersangkanya.

Kasi Pidsus Parada Situmorang, berdalih masih menunggu perhitungan kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP). "Perhitungan agak sulit karena 3 tahun anggaran,” katanya, Senin (13/6/2016).

Menurut Parada, jika BPKP sudah mengetahui jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut, kemudian tim jaksa akan meningkatkan posisi kasus dari penyelidikan ke tingkat penyidikan dan jaksa sudah dapat menentukan siapa tersangkanya.

Parada berjanji akan terus melakukan pengusutan terhadap dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana Bansos di Simalungun hingga tuntas. 

Sebelumnya,  tim jaksa  juga telah memeriksa pemberi dana Bansos serta pimpinan sejumlah  organisasi keagamaan, kepemudaan, organisasi profesi dan perkumpulan, juga mantan anggota Banggar (badan anggaran).

Kasi Pidsus mengatakan pihaknya menemukan adanya perbuatan melanggar hukum dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Simalungun yang bertentangan dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 pasal 6 jo 24 yang dirubah dengan Permendagri No 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyaluran dana Bansos dan hibah yang bersumber dari APBD.

Diketahui, pihak kejaksaan menemukan ada penerima bansos diluar wilayah Kabupaten Simalungun. Seperti ke Riau, Tebing Tinggi, Kabanjahe, Medan juga kota Siantar. Padahal masih banyak masyarakat Simalungun yang memerlukan dana bansos.

Bahkan, masih banyak jalan rusak yang menghambat aktifitas warga Simalungun yang didominasi petani untuk memasarkan hasil panen ke Pasar, bahkan tempat tinggal yang kurang layak.