Simalungun, hetanews.com - Dugaan adanya pelanggaran hukum terkait penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dan hibah di Pemkab Simalungun tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 32 Tahun 2011 jo Permendagri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedamon Penyaluran Dana Basos dan Hibah dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun, Prada Situmorang mengatakan, berkas dari saksi yang sebanyak 80 orang tersebut sudah diserahkan ke Badan Audit Investigasi di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Medan.

“Ini karena kita dari Kejaksaan bekerja sama dengan pihak audit investigasi tersebut,”  ucap Prada pada hetanews, Senin (13/6/2016).

Prada menuturkan, audit investigasi itu bertujuan untuk melihat unsur kerugian uang negara, aliran dana penggunaan serta pemanfaatan dana tersebut. Menurut Prada, yang bisa menyelidiki serta memeriksa terkait hal itu hanyalah Badan Audit Investigasi.

“Jika sudah selesai diinvestigasi dari tim audit investigasi serta ditemukannya ada kerugiaan negara terkait aliran bansos tersebut, baru lah sempurna bahwa saksi yang diperiksa tersebut dikategorikan sebagai korupsi,” paparnya.

Prada menuturkan, saat ini pihak Kejari Simalungun belum bisa memastikan adanya kerugiaan negara dalam penyaluran dana bansos dimaksud. Pihaknya menemukan adanya perbuatan melanggar hukum dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Simalungun. Ini sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo Permendagri Nomor 29 Tahun 2012.

“Maka untuk kepastian ada kerugian negara perlu kita adakan audit investigasi dari BPKP yang bekerja sama dengan Kejaksaan,” ucap Prada.

Mengenai kapan akan ditetapkan tersangka dari 80 saksi yang diperiksa, Prada menyatakan, pihaknya masih menunggu audit dari BPKP Medan.