HETANEWS

Kabid Distan Tobasa Tersangka Dana Bansos Percetakan Sawah

Tobasa, hetanews.com-Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pertanian (Distan) Toba Samosir (Tobasa) bernisial SS resmi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Balige, karena tersandung  kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) proyek percetakan sawah di Tornagodang, Kecamatan Habinsaran pada tahun 2012.

Ditetapkannya SS jadi tersangka karena merugikan negara sebesar Rp 329 juta. Sedangkan konsultan pengawas yang diduga nyambi sebagai kontraktor proyek bernisial HS masih pencarian pihak Kejari Balige.

Hal itu disampaikan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Balige, Praden Simajuntak di ruang kerjanya, Rabu(8/6/2016). Menurutnya, berkas SS sudah tahap penyidikan dan menunggu pelimpahan. Sementara HS masih pencarian pihak Kejari Balige, karena selalu mangkir dalam pemanggilan pemeriksaan. 

“Lambatnya pelimpahan berkas SS dikarenakan konsultan pengawas, HS selalu mangkir dipanggil untuk diperiksa. Dan surat pemangilan sudah beberapa kali kita layangkan kepada HS, akan tetapi dia selalu mangkir. Kalau masih tetap mangkir, maka akan diupayakan jemput paksa dan dibuat status Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada HS,” ungkapnya.

Praden  menyatakan, bila HS sudah ditetapkan status DPO, maka sidang tersangka SS akan dilanjutkan ke persidangan. “Para saksi -saksi yaitu kelompok tani (poktan) sudah diperiksa. Dan selanjutnya pengembangan kasus akan tetap dilakukan,” kata Praden sembari mengatakan, meskipun kerugian negara dikembalikan, namun kasus hukum tetap berlanjut.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi tersebut dilaporkan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke pihak Kejari Balige. Setelah diusut, ternyata ada dugaan  persekongkolan antara SS dan HS dengan memanipulasi data percetakan sawah di Tornagodang, sehingga merugikan uang negara sebesar Rp 329 juta.

Dana tersebut dikuncurkan dari Distan Provinsi Sumut berupa dana bansos untuk percetakan sawah di Tornagodang sebesar Rp 1.630.000.000, dengan luas sawah  163 hektar, atau taksasi pengelolaan dana Rp10 juta untuk satu hektar lahan. Sedangkan kuncuran dana untuk poktan melalui Distan Tobasa.

Selaku pengelola dana adalalah poktan, konsultan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan rekanan atau kontraktor. Pencairan dana atas pengajuan dari poktan, konsultan, PPTK dan rekanan yang ditujukan pada Distan Tobasa. Dana termin pertama diajukan poktan untuk luas lahan 63 hektar, dengan keperluan dana Rp 630 juta. Selesai pengerjaan termin pertama dan dibuat laporan pertanggung jawaban, maka poktan, konsultan, PPTK dan rekanan kembali mengajukan pencairan dana tahap kedua sebesar Rp 600 juta untuk pengelolaan lahan seluas 60 hektar.

Masyarakat curiga tidak sesuai target proyek dan adanya penyelewengan dana. Akhirnya melaporkan kegiatan proyek kepada LSM. Saat dipertanyakan, Kadis Pertanian Tobasa selaku PPK menyetop realisasi anggaran untuk termin ketiga. Selanjutnya Kadistan pun mengembalikan sisa anggaran atau silpa ke kas negara sebesar Rp 400 juta.

Atas pengaduan LSM itu, tim audit dari Universitas Sumatera Utara (USU) turun ke lapangan menggunakan pengerjaan fisik proyek. Ternyata di lapangan ditemui teralisasi dikerjakan termin pertama hanya 43 hektar . Selain itu, tahap pencairan dana kedua dan ketiga ditemui manipulasi data dan rekayasa dokumentasi. Akhirnya kasus pun berlanjut ke Kejari Balige.

Ketika dikonfirmasi hetanews SS terkait penetapan dirinya sebagai tersangka, tidak berada di ruang kerjanya. Dicoba dihubungi melalui telepon selulernya tidak aktif dan pesan singkat yang dilayangkan juga tak ada balasan.

Penulis: frengki. Editor: aan.