Simalungun, hetanews.com - Sejumlah warga Dusun Empat, Panombean Marjandi, Kecamatan Tanah Jawa mendatangi Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Sat Reskrim Polres Simalungun, Rabu (1/6/2016).

Keterangan warga yakni, Ardiman Siahaan (65) Simangunsong (62) dan Sahat Dastuel Siahaan (39) menuturkan, pihaknya merasa telah dipermainkan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Simalungun dalam  mengurus sertifikat tanah seluas 7.500 meter per segi yang dipecah menjadi 3 surat.

Surat itu atas nama Ardiman Siahaan, kedua anak kandungnya Sahat Datuil Siahaan dan Tuwir Maida br Siahaan, serta menantu Rena Hertati Situmorang. Luas tanah masing - masing 2.500 meter per segi lahan yang saat itu hendak diurus sertifikatnya melalui program Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona) secara gratis.

“Dalam pengurusannya, kami juga menyerahkan dana sebesar Rp 600 ribu per orangnya,” ujar Ardiman.

Dia juga menuturkan, paman mereka, Pailan Sianipar (70) dan Mangatar Sianipar (60) juga menjadi korban saat mengurus dua nama sertifikat atas lahan milikya seluas 5.000 meter.

“Pengurusan sertifikat itu melalui Pangulu (Kepala Desa) Henrik Siahan yang baru lebih kurang 3 bulan berakhir masa jabatannya bersama Gamot (Kepala Dusun) bernama Paido yang kini sudah meninggal dunia,” sebut Ardiman.

Pengurusan setiap sertifikat sebesar Rp 600 ribu, maka total dana yang terkumpul sebesar Rp 6 juta untuk 10 sertifkat.

Sebelumnya perangkat kantor kepala desa melalui gamot menyebutkan, pengurusan sertifikat lahan dimaksud itu melalui Prona di Kantor BPN Simalungun pada tahun 2011.

Sayangnnya pengurusan sertifikat tanah itu hingga kini tak kunjung diberikan sampai tahun  2016. Bahkan hampir setiap tahun pihak utusan perwakilan warga menanyakan perihal sertifikat itu pada pangulu setempat dan jawabnya agar tetap bersabar.

Karena habis kesabaran, maka warga pun akhirnya membuat pengaduan pada polisi melalui surat pengaduan masyarakat (dumas).