HETANEWS

DPRD Siantar: Tunda Kenaikan Tarif Retribusi Pasar

Rapat antara Komisi II DPRD Siantar dengan pihak PDPHJ membahas kenaikan tarif retribusi pasar. (foto : Lazuardy Fahmi)

Siantar, hetanews.com  - Masalah kenaikan tarif retribusi pasar menjadi agenda Komisi II DPRD Kota Siantar, Rabu (1/6/2016).

Komisi II kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi dari Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ). Dalam RDP tersebut, Komisi II meminta agar PDPHJ menunda kenaikan tarif. Namun direksi mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu hal tersebut kepada pimilik dari perusahaan yakni Wali Kota.

Dalam RDP itu, awalnya DPRD menanyakan persoalan kenaikan tarif dan himbauan yang telah dikeluarkan oleh PDPHJ kepada pedagang. “Mereka (pedagang) harus bayar adalah tarif lama atau yang sudah dinaikkan dan sudah berapa banyak yang membayar,” kata salah seorang anggota Komisi II, Frans Herbet Siahaan.

Direktur Utama (Dirut) PDPHJ Setia Siagian mengatakan, pasca himbauan tersebut dikeluarkan telah banyak pedagang yang membayar. “Itu sudah mengantri ke loket. Karena sekarang kami lakukan pembayaran langsung ke loket, persentasi yang naik setiap harinya berubah. Kami juga sudah menerima audiensi dengan pedagang, dari beberapa yang hadir sudah menerima kenaikan, tetapi mereka meminta soal kebersihan maupun keamanan dan itu sudah kita lakukan,” ucap Setia.

Salah seorang Direksi PDPHJ, Agustina Tampubolon juga menambahkan ucapan Setia, dengan menyebutkan jumlah pedagang yang sudah membayar. “Setelah surat itu kita edarkan dari tanggal 23 Mei sampai dengan kemarin 400 kios dari 5.000 kios di Pasar Horas dan Pasar Dwikora,” sebutnya.

Sementara Ketua Komisi II Togar Sitorus menanyakan soal penataan dari pedagang. Hal itu diutarakannya berdasrkan keluhan dari pedagang yang kemarin beraudiensi dengan DPRD Kota Siantar.

“Kenapa bisa berbeda dengan patra pedagang. Misalnya pedagang pasar ikan kenapa ada di sebelahnya pedagang kain. Kemarin ada pedagang yang mengeluhkan, jika karena penataan yang tidak baik itu penghasilan mereka menjadi berkurang,” ucap Togar.

Setia mengutarakan, saat ini mereka sedang melakukan penataan dengan meminta Kartu Ijin Pedagang (KIP) dari pedagang. Saat ini kita sedang melakukan pengumpulan KIP dari pedagang dan akan memfoto copy nya. Itu nanti menjadi data kita untuk menata mereka,” katanya.

Frans menyebutkan, dirinya merasa lucu mendengarkan pernyataan dari Setia tersebut. “Mendata ulang KIP ini saya mendengarnya sangat geli, kenapa tidak dibuat perbedaan warna. Misalnya pedagang ini, KPI nya warna ini, sehingga mudah untuk membedakannya, dan pekerjaan itu pasti lebih mudah dikerjakan,” sarannya.

Anggota Komisi II lainnya, Henry Dunan Sinaga juga menanyakan mengapa sampai saat ini masih ada aksi dari pedagang soal kenaikan tarif. Pertanyaan tersebut ditambahkan Boy Paradi Purba dengan menanyakan solusi dari pertemuan tersebut.

Setia mengatakan, hal ini akan dipertanyakan mereka terlebih dahulu pada pemilik perusahan yakni Penjabat (Pj) Wali Kota. “Akan menanyakan kepada atasan kami, dengan memberitahukan kondusi yang terjadi saat ini. Kami tidak bisa memutuskan apakah tarif itu dapat ditunda atau tidak,” sebutnya.

Penulis: tom. Editor: aan.