Simalungun, Hetanews.com – Dalam peraturan ada disebutkan untuk kontrak pengerjaan yang tidak bersifat multi years, maka pembayarannya diwajibkan pada tahun anggaran berjalan. Nah, jika adanya pembayaran dilakukan diluar tahun anggaran berjalan, itu menyalahi.

Hal ini diungkapkan Galunggang Hutagalung Ph.D, dosen fakultas ekonomi Universitas Simalungun, kepada Hetanews.com, Selasa (31/5/2016). Ia mengungkapkan, dalam istilah Standar Akutansi Pemerintahan (SAP), tidak ada istilah utang, melainkan kewajiban yang harus dibayarkan sesuai dengan barang ataupun jasa yang telah diterima.

"Pembayaran terhadap pengerjaan yang bukan bersifat multi years pada kontraknya, kewajiban pembayaran harus dilakukan pada tahun berjalan," ujarnya.

Didalam SAP, ada istilah kewajiban  pembayaran jangka pendek dan jangka panjang. Bila dalam kontrak pengerjaan bersifat kewajiban jangka pendek, maka kewajibannya harus dibayarkan pada tahun berjalan  atau per tahun.

"Sesuai dengan Permendagri, untuk pembayaran itu harus dipenuhi pada anggaran tahun berjalan," sebutnya.