Simalungun, hetanews.com - Adanya alokasi anggaran di APBD Kabupaten Simalungun tahun 2016 untuk pembayaran utang pada pihak ketiga atas pengerjaan fisik di Tahun Anggaran (TA) 2015 masih menimbulkan polemik.

Salah seorang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Simalungun, Bernhard Damanik menyebutkan, jika pengerjaan fisik di TA 2015, yang telah terutang pembayarannya dan kini menjadi beban di APBD TA 2016,  juga terdapat pembiayaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Ada sekitar Rp 133 miliar dana yang menjadi tanggungan berbentuk utang kepada pihak ketiga. Pemkab Simalungun juga telah membuat surat pengakuan hutang pada pihak ketiga. Sumber dana pengerjaan fisik yang terutang di TA anggaran 2015 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), DAK dan yang lainnya,” sebut Bernhard saat dihubungi melalui telepon seluler, kemarin.

Menurut politisi Partai NasDem ini, untuk pembayaran di tahun 2016, tidak dimunculkan pada nomenklatur baru dalam pengerjaan. Tetapi dimasukkan ke dalam anggaran pembiayaan.

“Tidak melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terutang pembayaraannya, melainkan kas daerah dan dimasukkan ke dalam anggaran pembiayaan untuk pembayaran hutang tersebut,” jelasnya, seraya mengungkap pembayaran hutang dilakukan pada pengerjaan yang telah selesai 100 persen.

Ketika ditanya, pembayaran untuk pengerjaan fisik yang belum selesai 100 persen, Bernhard menuturkan, dihentikan pengerjaannya dengan pemutusan kontrak. Selanjutnya untuk pembayaran akan dimasukkan ke dalam APBD Perubahan (P) TA 2016. “Itu pun kalau dapat dimasukkan ke APBD P,” pungkasnya.

Sementara itu diketahui dalam pengerjaan fisik yang bersumber dana dari DAK, memiliki petunjuk teknis pemamfaatannya yang telah dibakukan. Dalam pengelolaan sesuai Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) tersebut, tidak dapat dialihkan.

Uniknya di Kabupaten Simalungun, pada TA 2015 yang pengerjaan mempergunakan DAK kini menjadi hutang dan harus dibebankan pada APBD 2016.