Simalungun, hetanews.com – Adanya pembiayaan lain - lain di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2016 untuk pembayaran beban hutang pada pihak ketiga atas tunggakan pembayaran pengerjaan yang sebelumnya telah ternomenklatur dalam dokumen pelaksanaan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) TA 2015 perlu dikaji ulang.

Pengkajian ulang tersebut, menurut pengamat ekonomi, Mangatur Nainggolan sesuai dengan Standart Akutansi Pemerintahan (SAP), bahwa dalam pelaksanaan pengerjaan seharusnya dianggarkan di APBD, dengan persetujuan pihak legeslatif dan eksekutif.

“Jika sudah ditentukan dalam APBD yang telah disetujui, berarti dana dan kelengkapan syarat - syarat pemanfaatan anggaran telah juga tersedia. Baik itu melalui pihak pemerintah daerah (pemda) maupun maupun pelaksana proyek pengerjaan ( pihak ketiga),” sebut Mangatur pada hetanews, Minggu (22/5/2016).

Menurut praktisi hukum pada Mangatur Nainggolan Law Firm di Jakarta ini , yang menjadi kejanggalan, bagaimana mungkin pekerjaan bisa diselesaikan hingga 100 persen, sementara dananya tidak ada.

Diungkap Mangatur, kejanggalan lain sesuai yang dipahami, bahwa setiap pengerjaan tersebut memiliki progres tentang persentase pengerjaan dan pengawasan dari konsultan pembangunan.

"Anggaplah ada ada pihak ketiga yang membangun dengan kebaikan. Ini deskompresi hutang, berarti ada suatu proses yang janggal, " ujarnya.

Baca: (http://www.hetanews.com/article/53850/tindakan-pemkab-simalungun-bayar-utang-pihak-ketiga-layak-dipertanyakan).