Humbahas, hetanews.com - Keterbukaan informasi publik merupakan hak dan kebutuhan pokok setiap orang untuk mengetahuinya.

Sesuai dengan layanan informasi Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas ) tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah untuk tahun 2014, mendapat perhatian opini atas laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) untuk keempat kalinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ini yang dituangkan dalam surat Nomor: 165 b/S/XVIII.MDN/05/2015 tanggal 22 Mei 2015.

Informasi dihimpun hetanews, Jumat (13/5/2016), dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Humbahas itu, BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan. Antara lain pengelolaan aset tetap Pemkab Humbahas atas perlimpahan dari Pemkab Tapanuli Utara (Taput) belum menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dan diantaranya dikuasai oleh pihak lain.            

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan pada Bupati Humbahas agar melakukan verifikasi dan klarifikasi atas aset tetap tanah hasil penyerahan dari Kabupaten Taput. Ini termasuk melakukan pengamanan atas aset tetap tanah yang menjadi inventaris Kabupaten Humbahas, baik secara hukum atau pun fisik.

Kepala Inspektorat Humbahas, Edy Hasiholan Sinaga melalui Kasie Pengawas Pemerintah Bidang Bangunan Irban Wil III, Junior Sinaga, membenarkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan daerah. “Pihak Inspektorat sudah menindak lanjuti pada dinas terkait dengan cara menyurati,” ujar Junior.

Namun Junior tidak dapat menjelaskan secara teknis atas pengelolaan aset yang dikuasai pihak lain. Pasalnya, dia belum memperoleh informasi atas pengelolaan aset yang dikuasai pihak lain dari Bidang Aset dan Kekayaan Daerah.

“Untuk lebih jelas dan terperinci dapat di konfirmasi ke Bidang Aset dan Kekayaan Daerah Humbahas,” ujar pria berkaca mata itu.

Kepala Bidang (Kabid) Aset dan Kekayaan Daerah, Paul Simamora dikofirmasi terkait pengelolaan aset yang dikuasai pihak lain, justru menuturkan tidak ada yang hilang atau dijual.

“Aset tidak ada yang hilang atau di jual pada pihak lain. Namun pada saat penyerahan aset, Pemkab Taput hanya menyerahkan inventarisasi secara instansional. Itu buku - buku yang isinya ada nama nama aset untuk tanah dan untuk sertifikat tanah. Hanya sebagian diberikan kepada Pemkab Humbahas,” ujar Paul.

Untuk memastikan benar atau tidaknya , saat wartawan memohon salinan foto copy nama nama aset yang diserahkan Pemkab Taput dan dihibahkan masyarakat Humbahas, Paul pun merasa risih untuk menjelaskan.

“Saya bisa memberikan kalau atas persetujuan Bupati. Lagi pula saya risih memberikan informasi tentang itu,” ujar Paul serasa bersuara tinggi.