HETANEWS

IPW: Perpanjangan Masa Jabatan Kapolri Bisa Munculkan Kegaduhan Politik dan Hukum

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. (Foto : INT)

Jakarta, hetanews.com – Meski baru sebatas wacana, perpanjangan masa jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) kian terus bergulir. Jika perpanjangan masa jabatan ini betul-betul terjadi, dikhawatirkan akan muncul kegaduhan yangberkepanjangan, baik dari sisi politik maupun hukum.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berharap, Presiden Joko Widodo tidak terpengaruh mendengar masukan dari orang-orang tidak jelas yang ingin mendorong agar Kepala Negara memperpanjang jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

“Jika Presiden memperpanjang jabatan Kapolri dipastikan akan muncul polemik dan kegaduhan, baik kegaduhan dari sisi politik maupun sisi hukum,” kata Neta Pane dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Neta Pane menuturkan,kegaduhan pertama adalah munculnya reaksi dari DPR dan bisa-bisa Presiden dimahjulkan oleh legislatif. Sebab, menurut dia, perpanjangan masa jabatan Kapolri nyata-nyata melanggar Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

“Di UU itu, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa masa jabatan Kapolri bisa diperpanjang,” kata dia.

Bahkan, sergahnya kemudian, Pasal 11 ayat 6 UU Kepolisian mengharuskan calon Kapolri adalah perwira tinggi yang masih aktif dan bukan pensiunan. Oleh karena itu, IPW berharap Presiden taat hukum dan taat konstitusi, agar tidak muncul polemik atau kegaduhan yang berkepanjangan.

Selain itu, dia juga berharap para penasihat Presiden di bidang hukum dan politik dapat memberikan penjelasan yang konkrit tentang Pasal 11 ayat 6 UU Polri, agar Presiden Jokowi tidak salah langkah untuk mengeluarkan keputusan dalam perpanjangan masa jabatan Kapolri.

“Undang-Undang yang ada tidak mengatur mengenai hak prerogatif Presiden untuk memperpanjang masa jabatan Kapolri. Undang-Undang hanya mengatur hak prerogatif Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Kapolri,” jelas dia.

Dia menambahkan, pengangkatan Kapolri seperti yang dijelaskan Pasal 11 ayat 6 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahkan menyebutkan, bahwa Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif, dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

IPW mengingatkan, hal ini muncul karena manuver segelintir pihak untuk memperpanjang masa jabatan Kapolri semakin gencar. “Padahal, manuver ini bertentangan dengan UU Kepolisian,” imbuhnya.

Untuk itu, IPW berharap Presiden Jokowi tidak terkecoh oleh manuver pihak-pihak tertentu dan tetap konsisten berpedoman pada UU Kepolisian, agar tidak muncul kegaduhan berkepanjangan yang bisa merusak soliditas Polri.

Penulis: edo. Editor: des.