HETANEWS.COM

Panja Minta Penetapan Pemenang Tender Parkir Dibatalkan

RDP Panja Parkir dengan Dishubkominfo di ruangan Komisi III DPRD Siantar. (foto : Lazuardy Fahmi)

Siantar, hetanews.com - Selasa (10/5/2016) Panitia Kerja (Panja) Tender Parkir kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Robert Antonius Manik, Kepala UPTD Perparkiran Agustinus Sitorus dan Konsultan Parkir Parlagutan Siahaan.

Hasilnya, Panja meminta penetapan tender parkir dibatalkan, karena banyak hal dalam dokumen pemenang dan PPK menyalahi aturan.

Ini dimulai dengan keakuratan dari hasil pekerjaan konsultan restribusi parkir Parlagutan Siahaan yang dipakai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) sebagai acuan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tender parkir disinyalir asal-asalan. Sebab, konsultan mengaku survei potensi parkir dilakukan hanya satu hari dengan menggunakan anggaran minim.

Bahkan keahlian dari lulusan Parlaungan juga yakni lulusan teknis sipil spesialis arsitek juga dipertanyakan kemampuannya untuk melakukan survei jika mengacu pada bidang keahlian yang dimilikinya. Parlagutan juga tidak bisa memberikan data hasil analisis atau survei parkir yang telah dilakukannya sendiri.

Awalnya Ketua Panja Daniel Manangkas Silalahi meminta analisis tersebut kepada konsultan untuk dilengkapi sebagai berkas penting pegangan bagi pihaknya.

“Tingkat akuratnya kalau hanya 1 hari melakukan kayak mana itu. Kenapa bisa mampu 1 hari dan menuliskan hasil krosceknya. Tolong diberikan kepada kami dalam waktu dekat hasil kroscek. Dan itu harus ada sama bapak (konsultan) jika mau mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di kemudian hari,” kata anggota Panja secara bergantian.

Untuk persoalan spesifikasi ijasah yang dimiliki oleh Parlaungan, menurut salah seorang anggota Panja, Frans Bungaran Sitanggang dinilai tidak memiliki kompeten untuk melakukan survei potensi parkir. Dan hal dipertanyakan pada konsultan.

“Khusus untuk transportasi bisa tidak dan dipakai sertifikat keahlian teknil sipil sepsialis arsitek untuk melakukan survei terhadap potensi parkir. Karena ini itu sama halnya dokter hewan dengan dokter manusia. Sama-sama dokter, tetapi pasti bermasalah jika dokter manusia memeriksa hewan,” kata Frans.

Parlagutan mengatakan, telah melakukan survei dan hal itu dianggap cukup untuk menetapkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perparkiran. “Kita melakukan survei 1 hari dengan 10 tenaga kerja dan tingkat akurasi hasilnya rata-rata 70 persen. Saya mendata berapa hasilnya per satu titik. Dan itu belum gaji juru parkir (jukir) nya. Pengeluaran tinggal untuk gaji jukir dan bukan ranah saya untuk menentukannya itu,” ucapnya.

Untuk pelaksanaan kosioner, Parlagutan mengatakan hal itu dilakukan dari pagi sampai sore. Namun anehnya, konsultan tidak mampu memberikan data kosioner dan survei sebagai dari permintaan anggota Panja untuk itu disediakan. Bahkan, dengan tidak dilaksanakannya survei hingga malam hari terhadap sejumlah titik parkir seperti Jalan Vihara membuat anggota Panja mempertanyakannya.

“Kenapa bapak tidak ada mendatangi jukir dan melakukan survei malam hari? Tapi bapak ini bohong, karena bilang tidak ada malam sementara di dalam draf ada. Konsultan berbelit-belit memberikan jawaban. Jangan seperti itu karena ini menyangkut PAD,” kata Frans lagi.

Hal senada disampaikan staf ahli Komisi III DPRD Siantar Riduan Manik. Dan akibat persoalan dalam proses tender, mulai dari konsultan dengan hasil surveinnya, penetapan pemenang oleh PPK dan administrasi data perusahaan PT Lumban Garagara yang bermasalah serta bentuk syarat lainnya, maka penetapan pemenang tender parkir dianggap gagal dan harus dibatalkan.

“Pekerjaan ini adalah jasa yang tidak mempunyai legal standing yang salah. Artinya, perjanjian ini dapat dibatalkan. Kalau subjeknya tidak dipenuhi maka ini batal demi hukum. Ada perjanjian dalam tender ini, tetapi yang membuat perjanjian yaitu PPK nya tidak cakap karena persyaratan tidak dipenuhi. Kita berpijaklah dulu kepada yang benar. Karena kalau itu benar hasilnya pun memuaskan. Tapi jika kita berbuat tidak benar, maka hasilnya pasti tidak benar,” terang Riduan.

Mengenai surat perjanjian yang tidak memuat potensi parkir, juga jelas melanggar aturan. Seharusya itu harus terlampir dengan benar termasuk apa yang akan dikerjakan. “Perjanjian ini adalah pekerjaan baku, yang sudah dibuat isinya serta pasal-pasal sehingga saat terjadi persoalan kedepanya seperti inkar janji maka jelas hukumnya. Pihak ketiga itu hanya teken kalau siap untuk melaksanakan kalau tidak tinggalkan. Masih banyak pemborong,” ucapnya.

Adanya perubahan organ pengurus dalam perusahaan yang diubah PT Lumban Garaga juga menjadi masalah. Seharusnya hal itu diubah untuk menjadi penanggungjawab penuh seperti nama atau orang untuk tenaga ahli, dan direkturnya tidak bisa sama. Termasuk surat tanda keahlian konsultan harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.

“Rumus apa yang dipakai sebagai tenaga ahli atau konsultan dalam melakukan survei potensi parkir. Jangan main-main, hanya karena uang. Pertanggungjawabanya berat. Sampai kapan pun parkir ini akan masalah kalau tidak dibuat penelitian,” terangnya.

Penulis: tom. Editor: aan.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!