HETANEWS.COM

Komisi II DPR RI Reses di Siantar, Adiaksa: 89 Persen Anggaran Pemko Bergantung Ke Pusat

Pj Walikota Siantar saat memberikan cinderamata kepada Anggota DPR RI Ali Umri.

Siantar, hetanews.com – Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Siantar mencapai Rp 110 miliyar lebih, tetapi jumlah tersebut sangat kecil jika dibanding APBD sekarang mencapai Rp 1 triliun lebih. Capaian PAD sebesar itu hanya sekitar 10,66 % dari keseluruhan APBD.

“Dengan demikian 89,34% anggaran Kota Siantar bergantung pada dana perimbangan pusat dan provinsi karena potensi PAD sebenarnya minim,” terang Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Ir Adiaksa DS Purba MM, dihadapan anggota Komisi II DPR-RI, H Ali Umri MKn dan Penjabat Walikota Drs Jumsadi Damanik SH MHum, Selasa siang (10/5).

Hal itu diungkapkan, dalam rangka reses anggota DPR-RI ke daerah pemilihan masing-masing, di Rumah Dinas Walikota. Dalam kesempatan itu, hadir pula sejumlah pejabat Pemko Siantar, para Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Bagian.

Adiaksa juga merinci sejumlah kendala transfer dana pusat maupun provinsi yang selama ini kerap jadi masalah. Diantaranya adalah seringnya petunjuk teknis (juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) yang membuat terlambat pengerjaannya, bahkan melampaui tahun anggaran.

Selain itu, keterlambatan penerbitan SK Dirjen para guru-guru berakibat terhadap keterlambatan pencairan tunjungan sertifikasi. “Karena itulah, kami sangat berharap kepada bapak anggota DPR-RI yang juga pernah menjabat Walikota Binjai, bisa memahami persoalan yang kerap kami hadapi,” katanya.

Merespon Adiaksa, wakil rakyat asal Partai Nasdem dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III ini mengaku telah bertemu Plt Gubernur Sumatera Utara beberapa hari lalu di kediamannya di Medan. “Saya yakin, pak Gubernur punya niat baik untuk membayarkan seluruh tunggakan-tunggakan proyek di daerah-daerah yang masih tertunda selama ini,” katanya.

Didampingi anggota DPRD Siantar dari Partai Nasdem, Tongam Pangaribuan dan Frans Herbet Siahaan, mantan Walikota Binjai ini juga banyak memberikan masukan-masukan seputar tata kelola managemen pemerintahan dan keuangan, serta kiat-kiat agar pengelolaan proyek tidak sampai melanggar aturan.

“Saat ini kita tak bisa lagi macam-macam, karena banyak pihak yang mengawasi, termasuk media kita yang semakin kritis. Karena itu, kita berharap jangan sampai ada pejabat teknis yang melanggar aturan dalam pengelolaan proyek,” imbuhnya.

Pj Walikota, Jumsadi Damanik pada kesempatan tersebut mengharapkan agar wakil rakyat di DPR-RI bisa membantu memecahkan berbagai persoalan yang dialami oleh para pemerintah di daerah.

“Semoga pak Ali Umri sebagai wakil kami di pusat, bisa memahami kondisi yang ada, dan bisa menyerapnya pada kegiatan reses ini untuk dibawa ke pusat,” ujarnya sembari memberikan cindera mata kepada Ali Umri.  

Penulis: tom. Editor: des.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!